BACAKORAN.CO - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan kepada Polri untuk tetap netral dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Warning itu dilakukan saat menjadi narasumber Ceramah Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-52 di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (26/9). Apalagi di era digital saat ini sangat terbuka memberikan dukungan atas salah satu calon melalui media sosial. Tinggal gerakkan jari maka semua bisa melihat pilihan calon presiden maupun calon legislatif yang bertarung. Biasanya ya dengan menyukai, memberikan komentar, dan membagikan postingan media sosial (medsos) peserta pemilu ke publik. "Hati-hati dulu orang berkata mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jangan like, komentar and share (terkait dukungan) calon presiden tidak boleh. Polisi harus menjaga itu," ingat Bagja. Di era digital, ingat Bagja, media sosial menjadi sasaran empuk untuk wadah melakukan pelanggaran dalam Pemilu 2024. Namun, dirinya optimis kalau Pemilu 2024 tidak akan sekompleks sebelumnya karena telah dilakukan mitigasi terlebih dahulu. Bagja yang alumni Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa warning ini tidak hanya untuk Polri. Namun juga semua ASN. "Semoga bapak ibu orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran netralitas ASN, jaga media sosial masing-masing. Jangan di tiktok joget melambangkan angka dan lainnya, terlebih sedang pakak pakaian dinas harus hati-hati," ingat Bagja. "Baik TNI/Polri dan ASN hati-hati dalam bermedia sosial. Contohnya seperti berfoto atau berpose yang mengarah keberpihakan pada calon peserta pemilu," ujarnya. Dia berharap Kepolisian dapat netral dan tidak berpihak dalam mengawal Pemilu. Namun demikian bahwa Bagja menyebut, celah pelanggaran akan terus ada sehingga perlu dilakukan kerja bersama. Terutama saat ini ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dia berharap atas kerja sama ini polisi dapat terus mendukung Pemilu yang damai. "Kami butuh Polri untuk membantu Bawaslu, teman-teman yang akan mengawali dan menemani Bawaslu dalam melakukan berbagai hal penanganan tindak pidana dan pelanggaran lainnya," ujar Bagja.(*)
Kategori :