BACAKORAN.CO – Sepeninggal Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad yang berakhir masa jabatannya, ternyata Kabupaten Empat Lawang menyimpan banyak masalah.
Setidaknya baru-baru ini pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten itu terlambat.
Nah Senin 16 Oktober 2023 giliran masalah di Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Empat Lawang yang mencuat.
Sedikitnya 400 anggota Forum BPD itu melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Empat Lawang.
BACA JUGA:Tak Sengaja, Ponsel Warga Rekam 3 Perampok yang Kabur Usai Beraksi di Tengah Kebun Karet
Mereka menuntut hak tunjangan operasional selama 8 bulan yang sampai sekarang belum dibayar.
Selain itu BPD juga menuntut hak tunjangan setara dengan perangkat desa.
"Gaji kami perlu dibayarkan, kami perlu makan, kami mau menyekolahkan anak, dan naikkan gaji BPD setara perangkat desa dan meminta pembayaran gaji lewat rekening BPD jangan lewat desa lagi," kata Kordinator Lapangan, Burlian.
Diketahui untuk gaji anggota BPD di masing-masing Desa yaitu sebesar Rp 850.000 per orang dan untuk Ketua BPD sebesar Rp 1.100.000.
BACA JUGA:Bojan Kasih Kesempatan Tyronne Hingga Akhir November
Menanggapi aksi itu, Pejabat (PJ) Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri mengatakan, belum dicairkannya gaji BPD di sebabkan kendala dari Pusat.
"Penyebabnya di karenakan terkendala oleh anggaran pusat yang belum di transfer ke APBD sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan gaji dengan tepat waktu, kami pastikan akan segera diselesaikan," tukasnya.
"Dana yang kita harapkan transferan dari pusat itu belum sebagaimana mestinya. Tadi sudah komunikasi dengan mereka, minta waktu minimal 15 November untuk cairkan gaji, karena sampai sejauh ini baru 2 bulan yang baru dicairkan," ungkapnya.
Di tambahkan Fauzan, pemerintah ada skala prioritas, termasuk mengenai hutang daerah yang harus diselesaikan .
BACA JUGA:Hujan Guyur Brunei, Rizky Ridho Siapkan Sepatu Pull Besi
"Harus diketahui oleh rekan- rekan media, Pemerintah ada hutang daerah yang harus disesuaikan, dan juga ada skala prioritas yang didahulukan dan harus seimbang berkesinambungan dengan pembangunan yang harus berjalan,”katanya.