"Maka dari itu perlu transparansi dan akuntabilitas program bansos, seiring dengan itu pelaksana bansos harus mengedapankan prinsip netralitas profesionalitas dan inklusif berkeadilan. Masyarakat perlu mengawal bansos. Mudah-mudahan pada masa tenang tidak ada bansos yang digunakan," ucap Arif.
Sementara itu, Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan bahwa terkait bansos tersebut lembaga negara perlu melakukan peran dan fungsinya masing-masing.
"Perlu juga sinergi kuat dan masyarakat tetap diperkuat mereka menghadapi pemilu tantangananya yang tidak mudah. Masyarakat juga diharapkan punya kesadaran kritis serta memiliki kemampuan untuk melaporkan kasus dugaan pelanggaran yang ditemukan di tempat masing-masing," ujar Mike.(*)