BACAKORAN.CO - Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei yang dilakukan dari 31 Mei hingga 6 Juni 2024, menunjukkan tiga nama calon walikota terkuat.
Ratu Dewa masih memimpin dengan 38,2%, Fitrianti Agustinda mengikuti dengan 23,7%, dan Yudha Pratomo mencatat peningkatan signifikan dengan 20,5%.
Nama-nama lain seperti Akbar Alfaro, Charma Afrianto, dan lainnya hanya memperoleh elektabilitas di bawah dua persen.
Nama Nandriani yang balihonya hampir tersebar di seluruh sudut kota Palembang dengan jargon "Ibu Kita Menata Ibu Kota" justru tak muncul di survey Charta Politica.
BACA JUGA:RESMI! DPP PKB Dukung Anies Jadi Cagub Tunggal Pilkada DKI Jakarta 2024, Pertimbangannya karena..
BACA JUGA:Sosok Ini Siap Duet dengan Ahmad Dhani Maju di Pilkada Surabaya 2024, Diminta Kaesang Segera Daftar?
Menurut Analis Politik Charta Politika, Nachrudin, S.IP, kepada wartawan angka tinggi dalam survei biasanya menguntungkan pejabat yang sedang menjabat, namun ada kemungkinan perubahan drastis.
Survei yang melibatkan 600 responden dengan metode Multistage Random Sampling ini memiliki margin of error 4%.
Dalam uji simulasi enam nama calon walikota, Ratu Dewa memperoleh 41,5%, Fitrianti Agustinda 26,8%, Yudha Pratomo 21,2%, dan beberapa nama lainnya di bawah 1%.
Pada simulasi tiga nama, Ratu Dewa mendapatkan 42,5%, Fitrianti Agustinda 27,3%, dan Yudha Pratomo 21,8%, sementara 8,3% responden belum menentukan pilihan.
BACA JUGA:Diisukan Kembali Berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2024, Ini Kata Anies Baswedan!
Menurut pengamat politik Sumsel, Haekal Al Haffafah, peningkatan elektabilitas Yudha disebabkan oleh kerja politik yang efektif, program nyata yang menyentuh masyarakat, dan strategi door-to-door serta sebaran baliho dan spanduk yang masif.
"Elektabilitas Yudha Pratomo naik signifikan berkat program-program kemasyarakat. Fitrianti Agustinda cenderung stagnan karena kurangnya dukungan dari lingkar pejabat, sementara Ratu Dewa menurun akibat isu banjir, kemacetan, dan persepsi masyarakat yang merasa pekerjaan PJ Walikota tercampur dengan kampanye Pilkada," jelas Haekal.
Direktur Eksekutif Indonesian Democracy Study Center (Teras Indonesia), Haekal juga menambahkan, "Jika dilihat dari simulasi tiga nama, Ratu Dewa masih tinggi, namun kita akan lihat perubahan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai PJ Walikota."