BACAKORAN.CO - Media pemerintah Korea Utara, KCNA, telah mengeluarkan laporan pertama mengenai pergolakan politik yang terjadi di Korea Selatan setelah Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan status darurat militer.
Setelah sepekan bungkam, KCNA pada Rabu, 11 Desember 2024, mengungkapkan pandangannya tentang situasi di Korea Selatan, menyebutnya sebagai "kerusuhan sosial" yang diakibatkan krisis darurat militer.
Surat kabar tersebut minim komentar, lebih banyak menyiarkan kembali laporan dari media Korea Selatan dan internasional.
Laporan KCNA menyoroti protes besar-besaran yang menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dengan jumlah peserta lebih dari satu juta orang.
BACA JUGA:PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Sri Mulyani Jamin UMKM Tetap Bebas Pajak!
BACA JUGA:Akhirnya GOT7 Umumkan Comeback Januari 2025, Bersiaplah untuk Kejutan Besar!
“Boneka Yoon Suk Yeol, yang telah menghadapi krisis serius dalam pemerintahan dan pemakzulan, secara tak terduga mengumumkan darurat militer dan melepaskan senjata kediktatoran fasis kepada rakyat,” kata KCNA, dikutip bacakoran.co dari kompas.com, Rabu (11/12).
“Tindakan gilanya, yang mengingatkan kita pada kudeta selama kediktatoran militer beberapa dekade yang lalu, telah menuai kecaman keras dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk partai oposisi, dan semakin meledakkan semangat publik untuk pemakzulan," sambung KCNA, sebagaimana dilansir Reuters.
Korea Utara disebut-sebut sebagai alasan di balik pengumuman darurat militer oleh Presiden Korea Selatan pada Selasa (3/12/2024).
Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Korea Selatan pada Selasa (3/12/2024), yang merupakan kali pertama dalam hampir 50 tahun.
BACA JUGA:Heboh! Presiden Korea Selatan Jadi Tersangka Pemberontakan, Eks Menhan Resmi Ditahan
Alasan yang dikemukakannya adalah ancaman dari Korea Utara dan keberadaan "pasukan anti-negara".
Keputusan kontroversial Presiden Yoon yang diduga bermuatan politik langsung memicu protes besar-besaran dan sidang parlemen darurat.
Sidang tersebut berhasil membatalkan keputusan Presiden Yoon hanya dalam beberapa jam.