Presiden Yoon pun menerima keputusan parlemen dan mencabut status darurat militer.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Siap Resmikan Terowongan Penghubung Istiqlal-Katedral Besok
Namun, ancaman pemakzulan masih membayangi, dengan anggota parlemen yang menuduhnya melakukan "aksi pemberontakan".
Ribuan warga di seluruh Korea Selatan menggelar protes menentang tindakan presiden dan mendesak agar ia mengundurkan diri.
Dalam pernyataannya, Yoon mengarahkan perhatian kepada Korea Utara, menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk "melindungi Republik Korea dari ancaman pasukan komunis Korea Utara".
Serta untuk "mengatasi kelompok anti-negara pro-Korea Utara yang merusak kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita."
BACA JUGA:Waduh, Penahanan Pemilik Ria Beauty Ada Dugaan Persaingan Bisnis, Inilah Fakta Mengejutkannya!
BACA JUGA:Seperti Warung Makan, Jual Narkoba Langsung Dinikmati di Tempat
Komentar semacam ini biasanya memicu reaksi dari Korea Utara, namun media pemerintah Korea Utara baru saja merespons komentar tersebut.
Pada Rabu (4/12/2024), Komando Militer Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bahwa perintah darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon telah dicabut.
Dan menyatakan bahwa "tidak ada aktivitas mencurigakan dari Korea Utara." "Situasi keamanan terhadap Korea Utara tetap stabil," tambah pernyataan tersebut, menurut kantor berita Yonhap.
Para pakar menilai bahwa alasan di balik pernyataan Yoon mengenai ancaman dari Korea Utara masih belum jelas.
BACA JUGA:Gercep! Teguh Setyabudi Pastikan Bantuan untuk Korban Kebakaran Kemayoran Aman Terpenuhi
BACA JUGA:Semakin Terbuka, Lucinta Luna Akui Jati Dirinya dengan Air Mata: Janji Tidak Lakukan Hal Ini!
Tetapi banyak yang percaya bahwa hal ini tidak akan meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dan Selatan.