"Harga pasti naik meskipun hanya satu persen. Pasti akan berpengaruh dengan adanya PPN 12 persen yang cekik. Harapannya pasti maunya dicabut 12 kalo bisa 11 persen atau syukur-syukur turun jadi 10 persen kan bisa aja," tambahnya.
BACA JUGA:Sita Ribuan Pil Ektasi dan Sabu-sabu, Pelaku yang Menjadi Target Operasi Lolos
BACA JUGA:Tragis! Remaja 13 Tahun Tewas Usai Minum Jamu Kakak Ipar, Sempat Cekcok Sebelum Kejadian
Massa aksi sempat mencoba mendekati Kantor Sekretariat Negara untuk menyerahkan petisi, namun aparat keamanan sigap berjaga.
Sebanyak 820 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Pemerintah sebelumnya resmi menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diambil untuk meningkatkan penerimaan negara.
BACA JUGA:Eks Menkominfo Budi Arie di Periksa Bareskrim Terkait Judol Oknum Pegawai Komdigi
Hari ini, Istana Negara diramaikan aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Tak hanya mahasiswa dan buruh, K-Popers, termasuk ARMY BTS Indonesia, juga ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya.
Aksi ini mendapat perhatian serius dari pihak keamanan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa 820 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan instansi lainnya dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
"Dalam rangka pengamanan aksi sekaligus menyerahkan petisi warga yang menolak kenaikan PPN 12 persen di Istana Negara dan sekitar, kami melibatkan 820 personel gabungan," ujar Susatyo.