Selain itu ada kekhawatiran bahwa pengawasan keuangan Danantara dianggap longgar meskipun BPK masih memiliki kewenangan untuk mengauditnya dengan izin DPR.
Namun pemerintah melalui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, telah memberikan penjelasan bahwa Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi BUMN.
Menurut Luhut, Danantara akan memungkinkan kerja sama joint venture yang membuat pengelolaan BUMN lebih terbuka dan profesional.
Prabowo juga menegaskan bahwa Danantara akan dikelola oleh orang-orang kompeten dan diawasi oleh mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan untuk memastikan akuntabilitas.
Di sisi lain, para pengamat ekonomi memperingatkan bahwa aksi tarik uang massal bisa berdampak buruk pada stabilitas perbankan dan perekonomian nasional.
Jika banyak nasabah menarik dana secara serentak bank bisa mengalami kesulitan likuiditas, yang berpotensi memicu krisis ekonomi.
BACA JUGA:2 Tahun Belajar Islam Richard Lee Putuskan Mualaf, Hotman Paris: Wah Lama-lama Saya
BACA JUGA:Sidang Lanjutan Kembali Digelar, Anak Bos Rental Mobil Ceritakan Kronologi Penembakan Sambil Terisak
Sebagian besar ahli juga menegaskan bahwa menyimpan uang di bank BUMN tetap aman dan isu dana hilang lebih sering merupakan hoaks atau kasus individu yang tidak mencerminkan sistem perbankan secara keseluruhan.
Sampai saat ini belum ada bukti konkret bahwa Danantara akan menyebabkan hilangnya dana nasabah di bank BUMN.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025.
Badan ini dirancang untuk mengelola aset dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai lebih dari US$900 miliar (sekitar Rp14,7 kuadriliun) guna mendukung investasi strategis, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Danantara akan mengelola dividen BUMN, bukan langsung dana nasabah bank.