BACAKORAN.CO -Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel, Affandi Uji, mengatakan, jumlah investasi masih relatif kecil di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel. Gubernur, Bupati dan Walikota, haruslah merangkul elemen pengusaha dalam meningkatkan investasi. Telah sepatutnya pemerintah dan pengusaha, berkolaborasi menarik investasi di Provinsi Sumsel. " Bukannya bekerja sendiri," kata Affandi Uji. Inilah mengakibatkan investasi di Provinsi Sumsel, berjalan di tempat. Padahal di akuinya, wilayah Sumsel sumber daya alam (SDA) semuanya tersedia. Mulai dari batubara,minyak, gas, nikel, emas, karet, kelapa sawit serta lainnya. BACA JUGA : Potensi Investasi Sumsel Segala Sektor
Mafia Tanah Kendala Investasi
Inilah menjadi potensi besar investasi di Bumi Sriwijaya. Adapun potensi investasi yang paling besar meliputi sektor pertambangan, serta industri. Belum lagi potensi investasi energi terbarukan. Di mana bahan limbah sawit bisa diolah menjadi green energi dan bakal pengganti batubara kedepannya. Hanya saja investasi ini, banyak di pegang investor dagang luar negeri dan Jakarta. Sementara investasi lokal, hanyalah sebatas usaha kecil dan menengah (UMKM). " Kita harus dorong Investasi industri pengolahan perkebunan," ungkapnya. Di mana karet dan kelapa sawit, haruskah diolah menjadi barang jadi barulah dijual dan diekspor ke luar negeri. Seperti karet diproduksi ban, kelapa sawit menjadi minyak goreng serta lainnya. " Jangan lagi, menjual barang mental karet dan kelapa sawit," harapnya. Investor mau berinvestasi, bila adanya kepastian hukum. Pasalnya kepastian hukum terus menjadi masalah. Buktinya masih banyak mafia tanah dan tumpang tindih kepemilikan. Belum lagi tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) dan tambang rakyat. Seharusnya pemerintah hadir dan bikin regulasi yang jelas, demi berikan kepastian hukum." Regulasi inilah, hadirnya pemerintah menciptakan iklim investasi yang aman," jelasnya. Belum lagi, kepala menerapkan satu pintu dalam pengurusan investasi. Nyatanya jendelanya masih banyak. " Inilah belum adanya kepastian hukum bagi investasi," jelasnya. Apalagi kepala daerah ikut berdagang. Buktinya banyak kepala daerah yang tertangkap komisi pemberantasan korupsi (KPK). Padahal pengusaha itu, adalah pahlawan dalam mengatasi masalah pengangkutan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan perekonomian. " Seharusnya pemerintah akomodir investor dan pro pengusaha yang ada," harapnya. Pemerintah harusnya membuka seluas- luasnya investasi dan merangkul elemen pengusaha. Terlebih pengusaha yang tergabung dalam Kadin Sumsel, yang memiliki link usaha yang cukup luas " Kita harus bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri dalam meningkatkan investasi ini," pungkasnya. (Yud)
Kategori :