BACAKORAN.CO – Pengawasan ketat program kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap tindak tegas pihak yang melanggar aturan.
Bahkan, penerima rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) siap-siap kehilangan haknya jika ketahuan melanggar aturan.
Jika hak rumah subsidi dicabut, maka cicilan rumah berubah jadi komersial.
Target Jumbo 350 Ribu Unit
BACA JUGA:Cara Menjaga Udara Rumah Tetap Bersih Tanpa Alat Mahal, Bebas Virus dan Debu!
BACA JUGA:5 Tips Perawatan Rumah Terbaik di Musim Panas, Nomor 3 Sering Dilupakan!
BP Tapera menargetkan kuota rumah subsidi 2025 mencapai 350 ribu unit, naik tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya 220 ribu.
Per 15 September 2025, realisasi sudah menyentuh 175.456 unit atau setara 50,16% target tahunan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan, dana FLPP bersumber dari APBN dan bersifat bergulir, sehingga harus tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami pastikan setiap rumah yang dibeli lewat skema FLPP dihuni MBR. Kalau ketahuan ditempati orang yang bukan sasaran, subsidi langsung dicabut dan cicilan jadi komersial,” tegas Heru.
BACA JUGA:Disubsidi Negara, Saatnya Guru Ngaji dan Dai Bisa Punya Rumah, Begini Prosedurnya!
BACA JUGA:Gak Perlu AC Mahal! Ini 7 Cara Biar Rumah Tetap Adem Saat Cuaca Panas Terik di Musim Kemarau
Pengawasan Acak dan Bukti Lapangan
Untuk menjaga ketepatan sasaran, BP Tapera menyiapkan tim pengawas khusus yang memantau secara acak dari proses akad hingga hunian ditempati.
Sebelum akad kredit, pihaknya memastikan rumah yang dipilih masyarakat memenuhi spesifikasi pemerintah dan sudah dibangun oleh pengembang resmi.
“Bank sudah memeriksa kualitas rumah. Masyarakat pun bisa meninjau langsung dan mengunggah bukti. Cara ini terbukti meningkatkan keterisian rumah MBR,” papar Heru.
BACA JUGA:Gaji Dipotong Otomatis Buat Cicil Rumah? Begini Skema yang Disiapkan Pemerintah!