BACAKORAN.CO - Menjadi pengawas Pemilu itu tidak boleh santai. Harus terus bergerak untuk memitigasi kerawanan secara berkala.

Ini karena sangat berguna untuk mengantisipasi pelanggaran Pemilu. Apalagi Bawaslu sudah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). 

"Menjadi pengawas pemilu itu harus rajin memitigasi kerawanan untuk memastikan identifikasi kerawanan secara berkala. Iini penting dilakukan," ujar Lolly Suhenty, anggota Bawaslu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Kupang.

Lolly mencontohkan di NTT. Agregat nilai Provinsi NTT secara indeks kerawanan pemilu berada di posisi rawan sedang. Akan tetapi dari dimensi kontestasi, NTT memiliki predikat rawan tinggi.

Mengingat, di NTT juga ada dua kabupaten/kota memiliki predikat rawan tinggi terkait politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pada pilkada dan pemilu sebelumnya.

kata Lolly, itulah yang menjadi alasan Bawaslu RI mengadakan Rakernas di NTT. Harapannya, semua dapat belajar memitigasi kerawanan dari NTT. 

"Dengan membaca dan memitigasi kerawanan pemilu, mudah-mudahan dari NTT ini, akan mampu menekan segala kerawanan di Pemilu 2024," tegasnya.

Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni menambahkan, maksud dan tujuan diadakannya rakornas ini adalah, pertama, inventarisir masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman pemilu 2019. 

Kemudian juga berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini.

Kedua, penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatan  mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye.

Ketiga memperoleh masukan dari instansi/lembaga, akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye. 

Selanjutnya keempat, menentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.

Sementara itu, PJ Gubernur NTT Ayodhia Gehak Lakunamang Kalaka berharap Bawaslu dapat bekerja mengawasi dengan bekerja sama dengan banyak pihak dalam mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran pemilu.

"Saya berharap, Bawaslu dapat berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu," harapnya.(*)