bacakoran.co - pemerintah berencana menerapkan skema tunggal atau single salary untuk yang akan dimulai pada 2024. 

dengan skema gaji tunggal ini, pegawai negeri sipil () dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) hanya akan menerima satu saja. 

di mana, satu penghasilan tersebut merupakan penggabungan dari penghasilan lain, termasuk dari pokok dan tunjangan.

skema ini merupakan salah satu implementasi dari isi rancangan undang-undang aparatur sipil negara (ruu asn). 

tujuan dari ini adalah untuk menjaga daya beli asn setelah pensiun. 

dengan skema gaji tunggal, pensiunan akan lebih terjamin karena akan diatur pemberian asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua.

selain itu, skema gaji tunggal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan asn. 

dengan sistem ini, penghasilan yang didapat masing-masing pns bisa berbeda-beda tergantung grading yang didapatkan. 

grading adalah peringkat nilai atau harga jabatan yang dinilai dari posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

adapun rumus pns dengan sistem single salary adalah indeks gaji ditambah indek tunjangan kinerja dan ditambah indeks kemahalanan daerah.

untuk golongan paling rendah atau pelaksana (ja-1) adalah sebesar rp2.472.000, dan paling tinggi untuk jabatan pimpinan tinggi utama rp11.921.2003.

dengan skema ini, ada kemungkinan pns yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. 

hal ini diharapkan dapat memotivasi pns untuk meningkatkan kualitas kerja mereka.

namun, skema gaji tunggal ini juga menimbulkan beberapa tantangan dan permasalahan. 

salah satunya adalah potensi beban keuangan negara yang meningkat karena harus menyesuaikan dengan standar hidup di daerah masing-masing.

selain itu, skema ini juga membutuhkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial di antara pns.

oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan sosialisasi yang luas sebelum menerapkan skema gaji tunggal ini.

pemerintah juga perlu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan skema ini agar sesuai dengan tujuan awalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme .