bacakoran.co - pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023, yang mengubah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang .

aturan baru ini memiliki dampak signifikan terutama terkait dengan kenaikan di berbagai wilayah di indonesia.

melalui peraturan ini, pemerintah memastikan bahwa upah minimum akan mengalami peningkatan. 

menteri ketenagakerjaan (), ida fauziyah,  menyatakan bahwa kenaikan upah minimum merupakan bentuk penghargaan kepada pekerja dan buruh indonesia.

minimum ini didasarkan pada penerapan formula upah minimum yang mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. 

indeks tertentu ditetapkan oleh dewan pengupahan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan kondisi ketenagakerjaan yang relevan.

kenaikan upah minimum diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada

dengan adanya ketentuan pengupahan yang lebih terstruktur, pemerintah berharap dapat menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri.

hal ini diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang lebih adil, termasuk penerapan struktur dan skala upah.

penerapan struktur dan skala upah diharapkan akan memberikan insentif kepada pekerja dan buruh untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka.

 upah yang dibayarkan akan lebih terkait dengan output kerja dan produktivitas, sehingga pekerja akan termotivasi untuk bekerja lebih baik.

 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 juga bertujuan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah. 

hal ini akan membantu mencegah ketidaksetaraan upah di berbagai daerah di indonesia.

menteri ida fauziyah menegaskan bahwa peraturan ini akan menjadi dasar untuk penetapan upah minimum tahun 2024.

 dengan adanya aturan yang lebih terstruktur dan terukur, diharapkan indonesia dapat mencapai keberlanjutan dalam pengupahan dan pertumbuhan ekonomi.

pemerintah juga menegaskan bahwa upah minimum provinsi (ump) harus ditetapkan paling lambat  21 november, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (umk) harus ditetapkan paling lambat 30 november. 

hal ini akan memberikan kejelasan bagi pekerja dan pengusaha mengenai upah minimum yang berlaku di daerah mereka.

dengan demikian, penerbitan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.

adalah langkah signifikan dalam upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, meningkatkan daya beli masyarakat.