BACAKORAN.CO - Ratusan anggota Gerakan Pekerja/Buruh untuk Keadilan (Gepbuk) Sumsel menggelar aksi damai menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak layak di Kantor Gubernur Sumsel, senin (27/11/2023)

Pemprov Sumsel baru saja menetapkan kenaikan UMP 2024 sebesar 1,55%, atau Rp52.696, menuai kekecewaan dari massa buruh.

Dimana kenaikan UMP dari Rp3.404.177 menjadi Rp 3.456.874, hanya naik Rp 50 ribu.

Massa yang berasal dari berbagai daerah berkumpul di Pemkot Palembang, bergerak ke DPRD, dan berakhir di Pemprov Sumsel.

BACA JUGA:Numpang Buang Air Kecil, Tukang Parkir Ini Malah Berbuat Nekad, Setelah Ditangkap Polisi Ternyata Residivis

Dengan membawa spanduk bertuliskan "Buruh Juga Manusia... Pahlawan Bagi Keluarganya, Mengapa Mereka Harus Menderita.

Serta tuntutan untuk menaikkan upah sebesar 15% atau memberikan subsidi pangan Rp300 ribu per bulan atau beras 20 kg, buruh Sumsel mengecam kenaikan UMP yang dianggap tidak memadai.

Koordinator Aksi Hermawan menyatakan penolakan tegas terhadap kenaikan UMP sebesar Rp52 ribu.

Aksi ini diwarnai dengan membawa keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan bagi para buruh. 

BACA JUGA:Lengkap! Daftar UMP 2024 se-Indonesia, Cek Daerahmu Disini..

"Kami menantang Pj Gubernur untuk mengubah UMP yang telah diumumkan, karena ini tidak memikirkan nasib buruh. Padahal, kami juga berkontribusi pada perekonomian." kata Hermawan.

Selain menolak kenaikan UMP, para buruh juga menolak PP No.51 Tahun 2023 yang dianggap merugikan dan memberatkan mereka.

Ancaman aksi lebih besar dilontarkan jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

"Kami akan turun dengan massa lebih besar jika tidak ada respon. Tolong, pikirkan nasib kami. Rp2000 per hari itu cukupkah dengan kondisi saat ini," kata seorang buruh.

BACA JUGA:Kamis Saatnya Gosip, Rumpi No Secret Muach Bakal Tayang di Jam Ini Lho, Ini Nama Tamu Spesial Hari Ini

Asisten III Bidang Kesejahteraan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan, menyatakan penerimaan tuntutan dari massa dan berjanji akan mengajukannya ke Gubernur.

"Tuntutan sudah kami terima dan akan kami ajukan ke pak gubernur serta dijadwalkan pertemuan dengan masing-masing serikat buruh," ujarnya.

Sebelum membubarkan diri, para buruh menyuarakan protes mereka dengan membakar atribut buruh, termasuk keranda.

BACA JUGA:Kesal Gaji tak Kunjung Dibayar, Petugas Kebersihan Nekad Tumpahkan Sampah Depan Kantor Bupati

Aksi pembakaran ini dianggap sebagai wujud matinya keadilan bagi pahlawan keluarga yang berjuang demi kesejahteraan mereka.