bacakoran.co - politik yang mengolah isu sara (suku, agama, ras, dan antargolongan) berbahaya. hal ini bisa mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.
sadar politisasi sara sangat berbahaya, badan pengawas pemilihan umum (pemilu) telah merumuskan cara menangkalnya. mereka berupaya hal tersebut tidak sampai ganggu jalannya pemilu 2024.
"apabila saling provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik, maka dinamika konflik akan berkembang dengan cepat dan menjadi sangat kekerasan (brutal). berakhir dengan bentrokan antar kelompok atau kerusuhan massal yang berkepanjangan," ungkap anggota bawaslu lolly suhenty di forum scientic comitte and the goverment council of the global network electoral justice (gnej) 2023 di bandung.
bawaslu telah mempelajari potensi ini. menurutnya, di indonesia ada empat indikator politisasi indentitas sara.
pertama, kampanye sarat sara di media sosial. kedua, kampanye sarat sara di tempat umum.
anggota bawaslu lolly suhenty (berhijab) saat hadiri gnej 2023 di bandung. -bawaslu-
kemudian ketiga adalah penolakan calon kandidat berbasis sara dan yang terakhir adalah kekerasan berbasis sara.
setelah semua teridentifikasi, lolly menyebut, bawaslu terus mencari solusi. bagaimana caranya mencegah politisasi sara dalam pesta demokrasi.
salah satu cara yang dilakukan bawaslu, lanjut lolly, adalah melakukan kolaborasi dengan banyak pihak dalam menyusun bank data kasus politisasi identitas.
tentu saja lengkap dengan karakteristik dan sebarannya sebagai kajian ilmiah. hal ini berguna sebagai landasan pengambilan kebijakan pencegahan ke depan.
"bawaslu juga melakukan pendidikan pemilih secara masif dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemberdayaan masyarakat, fkub, media online/offline dan seluruh elemen masyarakat," jelasnya.
lolly mengatakan, bawaslu juga menggandeng pihak-pihak yang terlibat dalam kelancaran pemilu 2024. sehingga bawaslu melakukan kerja sama dengan kemenkominfo, tni, polri, dewan pers, dan platform media sosial.
semua ini upaya untuk mencegah kampanye identitas dan provokasi di media sosial dan media massa lainnya.
"saat ini kami intens melakukan patroli pengawasan siber yang intensif untuk mencegah potensi berkembangnya politisasi identitas," tegasnya.(*)
