BACKORAN. CO -- Setelah 2 kali di demo massa  yang menuntut penggantian Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin  Hani Syopiar Rustam, Selasa 12 Desember 2023 aksi massa tandingan  datangi Kantor Bupati.

Aksi massa kali ini dilakukan kelompok yang menamakan diri Masyarakat Banyuasin Bersatu. Mereka menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Hani Syopiar Rustam

Menariknya, dalam kelompok massa itu terlihat  mantan wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono SH. Bahkan pria yang di sebut-sebut akan maju sebagai calon Bupati Banyuasin pada Pilkada 2024 mendatang itu ikut menyampaikan orasinya.

"Aksi damai ini, untuk mendukung kebijakan dan kinerja PJ Bupati Banyuasin, "kata H Slamet.
"Apalagi selama menjabat PJ Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam telah melakukan terobosan dan kebijakan yang langsung menyentuh kepada masyarakat Banyuasin dan pegawai di lingkungan Pemkab Banyuasin, " katanya.

Diantaranya kata dia memperjuangkan tenaga honorer teknis untuk menjadi PPPK, mengelar pasar murah, membuat sumur bor, TPP ASN dibayar 13 bulan dan lain sebagainya.

"Ini aksi solidaritas, massanya bukan masa bayaran. Mereka terdiri dari ASN, honorer dan Ormas dan masyarakat asli Banyuasin," katanya.

Aksi massa itu  dijaga ketat oleh pihak kepolisian,Ssatpol PP sehingga berlangsung aman dan tertib.

Massa melakukan penggalangan dukungan dengan memberikan tandatangan di spanduk yang berukuran besar di depan Kantor Bupati Banyuasin.

Diwartakan sebelumnya,  PJ Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam  dimasa jabatannya yang baru  seumur jagung, sudah 2 kali di demo warga.

Mereka menamakan diri  Corporation Corruption Agency, DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia serta Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin.

Pada aksi kedua, Senin 13 November massa datang ke gedung wakil rakyat.
Mereka  mempertanyaan aspirasi mereka yang sudah disampaikan dalam aksi sebelumnya terkait tuntutan penggantian PJ Bupati Bayuasin Hani Syopiar Rustam.

Tuntutan mereka sampaikan dengan alasan, salah seorang adik Pj Bupati tersebut  berinisial AF “Ikut campur” dalam urusan pemerintahan.

"Belum ada tindaklanjuti dari DPRD Banyuasin, kita pertanyakan hal itu, " kata koordinator aksi Reza Fahlepie didampingi Mukri dan Darsan.

Bahkan kata Reza tuntutan itu seakan diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Banyuasin "Hal itu beliau  sampaikan kepada beberapa media, " jelasnya.

Harusnya kata Reza, jika tidak ada rekomendasi dari pimpinan DPRD Banyuasin pergantian PJ, tentunya keputusan itu harus melalui mekanisme atau aturan yang berlaku di DPRD.   "Tapi itu tidak dilakukan sama sekali, " ucapnya.

Menurut Reza yang disampaikan Ketua DPRD kepada media diduga adalah statement pribadi, bukan hasil keputusan rapat di DPRD.

Dia kembali mengulas, tuntutan itu merek sampaikan ke dewan karena adanya dugaan melampaui kewenangan oleh oknum tenaga ahli yang merupakan adik PJ Bupati.

Diduga adik PJ Bupati itu mengatur dan menyimpulkan dalam rapat OPD di birokrasi Kabupaten Banyuasin.

"Kami mendesak Mendagri agar melakukan evaluasi terhadap indisipliner PJ Bupati karena drama politik, cederai demokrasi dan birokrasi, " tukasnya.

Dikatakan Reza, Adik PJ Bupati berinisial AF dijadikan Staf Ahli di Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin dibawah pimpinan kepala Bappeda Litbang Banyuasin Kosarudin.

Usai menyampaikan aspirasinya sekitar satu jam lamanya, massa membubarkan diri secara tertib. Dalam aksi itu ada satu pun dari perwakilan anggota DPRD Banyuasin yang menemui massa itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengatakan tentunya tuntutan masyarakat sudah di respon sesuai kewenangan, namun untuk merekomendasikan ke pusat harus dilengkapi alat bukti yang konkrit.

"Kalau masalah konkrit, kita rekomendasikan," katanya saat gelar konferensi pers.

Irian menambahkan kalau dirinya tegak lurus bersama rekan lainnya. Menurutnya  PJ Bupati Banyuasin sendiri baru 2 bulan di Banyuasin, jadi belum bisa menilai baik buruknya. "Setelah 6 bulan baru kita bisa melihat kinerjanya, "ungkapnya.