- direktorat jenderal () imigrasi indonesia mengumumkan kebijakan terbaru terkait visa.

yang dapat memberikan kemudahan bagi turis yang ingin mengunjungi indonesia untuk tujuan bisnis dan wisata.

kebijakan ini berupa penerbitan visa multiple entry dengan indeks d1 dan d2, yang berlaku selama 5 tahun.

visa multiple entry dengan indeks d1 diperuntukkan bagi mereka yang berkunjung ke indonesia untuk tujuan wisata.

sementara itu, indeks d2 disediakan untuk keperluan bisnis.

kedua jenis visa ini memberikan masa tinggal maksimal 60 hari setiap kedatangan, memberikan fleksibilitas bagi para pemegang visa.

proses pengajuan visa multiple entry menjadi lebih mudah dengan adanya sistem pengajuan secara online melalui laman resmi evisa.imigrasi.go.id.

pembayaran visa dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

, silmy karim, menyatakan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi warga negara asing () dengan mobilitas tinggi.

dengan diterapkannya sistem permohonan visa secara online sejak januari 2023.

pemohon visa tidak lagi perlu datang ke kantor perwakilan ri di luar negeri, mengoptimalkan efisiensi dan aksesibilitas.

dampak positif dari kebijakan ini terlihat dalam pulihnya jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke indonesia.

hingga tanggal 8 desember 2023, 9.869.348 orang wisatawan mancanegara telah memasuki indonesia.

melebihi target kunjungan kemenparekraf di tahun 2023 sebesar 8.500.000, dengan peningkatan sebesar 16%.

silmy karim menyampaikan optimisme bahwa kebijakan visa baru ini akan menarik lebih banyak wna untuk berkunjung ke indonesia.

dengan digitalisasi permohonan visa, direktorat jenderal imigrasi berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

direktorat jenderal imigrasi memastikan bahwa indonesia mendapatkan warga negara asing berkualitas.

“  melalui kebijakan visa ini, sejalan dengan praktik yang diterapkan oleh beberapa negara maju seperti australia dan eropa," ujar silmy.

digitalisasi menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan, sesuai arahan presiden untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.