bacakoran.co - (dewas) komisi pemberantasan korupsi (kpk) tumpak hatorangan panggabean mengatakan tidak ada upaya banding soal sanksi yang dijatuhkan majelis sidang kode etik kpk terhadap ketua kpk nonaktif firli bahuri.
hal itu di ungkapkan tumpak setalah sidang kode etik di gedung pusat pendidikan antikorupsi , jakarta selatan, rabu, 27 desember 2023.
"dalam perkara etik itu tidak ada banding, tidak dikenal upaya hukum, jadi apa yang sudah diputuskan oleh itu final, jadi tidak banding tidak ada kasasi," kata tumpak.
kata tumpak, ketidakhadiran juga tidak membantu yang bersangkutan dalam persidangan tersebut, lantaran firli dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan pembelaan.
"dua kali dipanggil tanpa alasan sah tidak datang, maka perkara dalam dilanjutkan tanpa kehadiran terperiksa, artinya terperiksa tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya," ujarnya.
tumpak ungkap ada tiga pelanggaran kode etik yang dilakukan firli, pertama adalah mengadakan hubungan langsung dan tak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan pwrkara yang ditangani kpk, dalam hal ini mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl).
kemudian pelanggaran yang kedua adalah tidak melaporkan ke sesama pimpinan kpk soal pertemuannya dengan syl di gor tangki mangga besar, meski firli punya kewajiban untuk melaporkan soal pertemuan tersebut.
sedangkan pelanggaran kode etik yang ketiga adalah soal harta yakni valuta asing dan bangunan serta aset yang tidak dilaporkan di lhkpn (laporan harta kekayaan penyelenggara negara).
dewas kpk menyatakan firli telah melakukan pelanggaran kode etik berat atas ketiga pelanggaran tersebut.
lebih lanjut tumpak menjelaskan perbuatan firli juga dinyatakan telah melanggar peraturan dewan pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku kpk pasal 4 ayat (2) huruf a pasal 4 ayat (1) huruf j dan pasal 8 huruf e.
atas pertimbangan tersebut dewas kpk kemudian menjatuhkan sanksi paling berat bagi insan kpk yakni diminta mengundurkan diri.
"menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan kpk," kata tumpak.*
