bacakoran.co - badan pengawas pemilu (bawaslu) merespons kasus beredarnya surat suara di luar negeri. menurut mereka, pengiriman surat suara sebelum waktunya diduga menyalahi prosedur.

mereka juga menyebut bahwa surat suara yang sudah dikirimkan pada 18 dan 25 desember 2023 itu bukan surat suara rusak. putusan bawaslu ini pun berbeda dengan langkah kpu yang memutus surat suara yang beredar di luar negeri itu rusak dan akan dikirimkan penggantinya.

menurut ketua bawaslu rahmat bagja, dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu, bawaslu melakukan penelusuran terhadap beredarnya informasi pengiriman surat suara melalui metode pos di taipei yang telah diterima oleh pemilih.

"sebanyak 929 lembar surat suara pemilu presiden dan wakil presiden serta 929 lembar surat suara pemilu anggota dpr dapil dki jakarta ii pada tanggal 18 desember 2023," terang bagja saat konferensi pers di kantor bawaslu, kamis (28/12/2023).

"sebanyak 30.347 lembar surat suara lembar surat suara pemilu presiden dan wakil presiden serta 30.347 lembar surat suara pemilu anggota dpr dapil dki jakarta ii pada tanggal 25 desember 2023," lanjutnya.

berangkat dari penelusuran hasil pengawasan tersebut, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan datin bawaslu puadi mengatakan bahwa pengiriman surat suara oleh ppln taipei kepada pemilih di taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada 18 desember 2023 dan 25 desember 2023 diduga melanggar prosedur.

ini khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) pkpu 25/2023. secara eksplisit telah diatur dalam lampiran i pkpu 25/2023 bahwa waktu pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 januari 2024.

"dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh kppsln pos dan/atau ppln taipei," jelas puadi.

"penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh panwaslu luar negeri (sesuai dengan perbawaslu no. 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan sk juknis pp no. 169 tahun 2023," tukas puadi.

puadi menegaskan bahwa berkaitan dengan penyataan kpu tentang 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh ppln taipei kepada pemilih dianggap sebagai surat suara rusak, bawaslu berpandangan tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman surat suara. ini sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan kpu nomor 1395 tahun 2023 tanggal 20 oktober 2023 halaman 49.

"artimya, tidak ada alasan hukum bagi kpu untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh ppln taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak," tukasnya.

koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas bawaslu lolly suhenty menyarankan perlu adanya perbaikan kepada kpu. perbaikan itu berupa penetapan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh ppln taipei kepada pemilih. 

bahwa surat suara tersebut tidak dianggap sebagai surat suara rusak mengingat potensi persoalan akan menjadi lebih luas.

"dengan demikian, tidak perlu ada upaya pengiriman surat suara kembali sebagai pengganti," jelas lolly.

kemudian melakukan sosialisasi kepada pemilih, khususnya pemilih dengan metode pemungutan suara melalui pos di seluruh negara. mereka untuk tidak melakukan dokumentasi dan mengunggah ke media sosial hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dalam pemungutan suara.

"kpu harus memperhatikan saran perbaikan bawaslu secepatnya agar tidak menimbulkan akibat yang lebih luas," tegasnya.

sebagaimana diketahui, pasal 167 ayat (5) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan, pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara atau lebih awal dari waktu pemungutan suara pemilu 2024 yang telah ditetapkan pada 14 februari 2024.

atas dasar itu diterbitkan peraturan kpu nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. sedangkan mengenai metode pemberian suara di luar negeri dapat dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yakni: pemberian suara di tempat pemungutan suara luar negeri (tpsln), pemberian suara melalui kotak suara keliling (ksk), dan pemberian suara melalui metode pos.(*)