bacakoran.co - pssi akhirnya ikut campur tangan dalam polemik tunggakan gaji pemain kalteng putra. anggota komite eksekutif (exco) pssi arya sinulingga mengintruksikan pt liga indonesia baru (lib) untuk menahan hak kalteng putra. 

hak yang dimaksud arya adalah subsidi atas kontribusi kompetisi sebesar rp 1,25 miliar semusim. dana ini di awal musim disepakati dibayarkan oleh lib dengan cara dicicil hingga tujuh kali pembayaran. 

arya mengaku segera komunikasi dengan lib. dengan begitu, langkah ini bisa segera dieksekusi lib.

"langkah yang paling dekat adalah meminta pt lib untuk menahan subsidi ke klub. lib menahan dulu daan subsidi tersebut," ujar arya dalam keterangan rekaman suara yang dikirimkan ke media jumat (2/2).

arya mengaku masih menyimpan langkah selanjutnya agar konflik ini selesai. caranya dengan melakukan mediasi antara kalteng putra sebagai klub dengan para pemain. 

pemain kalteng putra (hitam) saat bertanding di liga 2 2023/2024.-lib-

"kami akan segera melakukan media dengan kalteng putra dan pemain. dengan begitu masalah bisa segera selesai," ujarnya.

sebagaimana diketahui, kalteng putra melakukan tunggakan gaji pemain dua hingga tiga bulan. atas aksi ini, para pemain laporkan ke asisiasi pesepakbola profesional indonesia (appi).

panasnya polemik tunggakan gaji ini berujung pada mogok massal pemain kalteng putra di laga lanjutan liga 2 2023/2024.

para pemain enggan masuk lapangan saat kalteng putra melawan pscs cilacap pada 27 januari 2024. akhirnya, pscs ditetapkan sebagai pemenang.

siapa sangka, aksi pemain meminta haknya ini berbuntut panjang. oleh manajemen, mereka dilaporkan ke polisi.

mereka dilaporkan karena dinilai telah melakukan dugaan pencemaran nama baik. 

 di sisi lain, hukum football family juga bisa menyentuh para pemain kalteng putra karena aksinya enggan bertanding saat melawan pscs cilacap. 

sebab, aksi itu terancam masuk dalam pembahasan komdis pssi. dalam kode disiplin, aksi pemain kalteng putra ini bisa mendapatkan hukuman larangan tampil selama dua tahun. itu belum termasuk denda sekitar rp100 juta.(*)