bacakoran.co

BPR Bangkrut Terus Bertambah, Begini Langkah OJK Perkuat dan Kembangkan Sektor Perbankan!

OJK mengeluarkan dua aturan baru untuk memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan, terutama BPR dan BPR Syariah. Hal ini menyusul terus bertambahnya BPR yang bangkrut.--

BACA JUGA:OJK Tanggapi Kekhawatiran PUJK Terkait Peraturan Penagihan Kredit: Perlindungan bagi Konsumen

Sejak awal tahun 2023 hingga awal tahun 2024, enam bank telah mengalami kebangkrutan di Indonesia.

Sebelumnya, pada awal tahun 2024, Koperasi BPR Wijaya Kusuma juga mengalami kebangkrutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, sebagian besar BPR yang mengalami kebangkrutan diduga terlibat dalam kasus kecurangan.

OJK berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini melalui regulasi dan mendorong konsolidasi BPR agar hanya BPR berkualitas yang tetap beroperasi.

BPR Bangkrut Terus Bertambah, Begini Langkah OJK Perkuat dan Kembangkan Sektor Perbankan!

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – ramainya kabar tentang bank yang mengalami kebangkrutan menjadi perhatian dari .

saat ini, ojk telah mengeluarkan dua aturan baru untuk memperkuat .

kepala departemen literasi, inklusi keuangan, dan komunikasi ojk aman santosa mengatakan, penerbitan dua peraturan ojk (pojk) ini adalah langkah lanjutan dari amanat yang tercantum dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu ppsk).

langkah ini bertujuan untuk memperkuat serta mengembangkan sektor perbankan, terutama bpr dan bpr syariah (bprs).

“sejalan dengan perkembangan yang semakin kompleks dan beragam dalam industri jasa keuangan,” tulisnya dalam keterangan resmi dikutip hari ini, selasa (6/2/2024).

dua pojk yang diterbitkan adalah pojk nomor 28 tahun 2023 (pojk 28/2023) tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bpr dan bprs, dan pojk nomor 1 tahun 2024 (pojk 1/2024) tentang kualitas aset bpr.

pojk 28/2023 mencakup ketentuan mengenai penyesuaian aturan terkait status dan periode pengawasan bpr dan bprs, serta tugas pengawasan ojk dan penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan (lps).

salah satu contoh penerapan aturan ini adalah penyesuaian status pengawasan bagi bpr atau bpr syariah yang ditetapkan dalam kondisi penyehatan.

sementara itu, pojk 1/2024 mencakup penyelarasan peraturan mengenai agunan yang diambil alih, standar akuntansi keuangan, serta evaluasi penyelesaian kredit pasca-pandemi covid-19.

aturan ini merupakan bagian dari upaya ojk untuk menanggapi kasus kebangkrutan beberapa bpr di indonesia.

salah satu contohnya adalah bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) mojo artho kota mojokerto (perseroda), yang baru-baru ini kehilangan izin usahanya akibat manajemen yang tidak sehat.

ini adalah bagian dari serangkaian kejadian kebangkrutan bank dalam satu tahun terakhir.

sejak awal tahun 2023 hingga awal tahun 2024, enam bank telah mengalami kebangkrutan di indonesia.

sebelumnya, pada awal tahun 2024, koperasi bpr wijaya kusuma juga mengalami kebangkrutan.

kepala eksekutif pengawas perbankan ojk dian ediana rae mengungkapkan, sebagian besar bpr yang mengalami kebangkrutan diduga terlibat dalam kasus kecurangan.

ojk berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini melalui regulasi dan mendorong konsolidasi bpr agar hanya bpr berkualitas yang tetap beroperasi.

Tag
Share