bacakoran.co – menerpa beberapa bank perkreditan rakyat (bpr) di indonesia.

terbaru, resmi mencabut izin usaha pt bpr usaha madani karya mulia di surakarta, jawa tengah.

izin usaha dicabut terhitung sejak 5 februari 2024.

ketentuan ini resmi tertuang dalam keputusan anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan nomor kep-18/d.03/2024 tentang pencabutan izin usaha pt bank perkreditan rakyat usaha madani karya mulia yang beralamat di jalan bhayangkara no. 13, kel. sriwedari, kec. laweyan, kota surakarta, provinsi jawa tengah.

ojk dalam keterangannya menyatakan kantor bpr tersebut ditutup untuk umum.

selain itu, perusahaan pun dilarang melakukan kegiatan usaha apapun.

"sehubungan dengan (dilakukannya) pencabutan izin usaha pt bpr usaha madani karya mulia, dengan ini diumumkan bahwa kantor pt bpr usaha madani karya mulia ditutup untuk umum dan pt bpr usaha madani karya mulia menghentikan segala kegiatan usahanya," tulis ojk dalam keterangannya dikutip hari ini, jumat (16/2/2024).

perusahaan, terang ojk, harus menyelesaikan hak dan kewajiban kepada nasabahnya untuk dilakukan oleh tim likuidasi.

dimana tim likuidasi akan dibentuk lembaga penjamin simpanan (lps) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

ojk menegaskan bahwa direksi, dewan komisaris, atau pemilik pt bpr usaha madani karya mulia dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban bpr kecuali dengan persetujuan tertulis dari lps.

untuk informasi, ojk menerbitkan dua aturan baru untuk memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan, terutama bpr dan bpr syariah (bprs).

sejalan dengan perkembangan kompleks dan beragam dalam industri jasa keuangan.

dua pojk yang diterbitkan adalah pojk nomor 28 tahun 2023 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bpr dan bprs, serta pojk nomor 1 tahun 2024 tentang kualitas aset bpr.

pojk 28/2023 meliputi ketentuan mengenai penyesuaian aturan terkait status dan periode pengawasan bpr dan bprs, serta tugas pengawasan ojk dan penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan (lps).

sementara itu, pojk 1/2024 mencakup penyelarasan peraturan mengenai agunan yang diambil alih, standar akuntansi keuangan, dan evaluasi penyelesaian kredit pasca-pandemi covid-19.

ini merupakan respons dari ojk atas kasus kebangkrutan beberapa bpr di indonesia, seperti bprs mojo artho kota mojokerto (perseroda) yang baru-baru ini kehilangan izin usahanya karena manajemen yang buruk.