bacakoran.co - mulai 1 maret 2024, polri akan melakukan uji coba pembuatan (skck) dengan syarat tambahan, yaitu kartu bpjs kesehatan.

kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan , khususnya yang membutuhkan skck untuk berbagai keperluan.

skck adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh melalui fungsi intelkam kepada seorang pemohon atau warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada atau tidak adanya catatan kejahatan yang bersangkutan.

skck biasanya dibutuhkan untuk melamar pekerjaan, mengurus visa, menikah, dan lain-lain.

menurut jenderal listyo sigit prabowo, kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan polri terhadap program jaminan kesehatan nasional (jkn) yang dikelola oleh bpjs kesehatan.

dengan menunjukkan kartu bpjs kesehatan, pemohon skck diharapkan dapat menikmati manfaat perlindungan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

“kami ingin mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan mereka, terutama di masa pandemi seperti ini. dengan memiliki bpjs kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan,” ujar listyo dalam keterangan persnya, senin (22/2/2024).

listyo menambahkan, kebijakan ini juga sejalan dengan visi presiden joko widodo untuk mencapai universal health coverage (uhc) atau cakupan kesehatan universal di indonesia pada tahun 2029.

uhc adalah kondisi di mana seluruh penduduk negara dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa mengalami kesulitan finansial.

untuk mengurus skck dengan melampirkan bpjs kesehatan, pemohon dapat mengikuti prosedur yang sama dengan sebelumnya.

mendaftar secara langsung di loket pelayanan skck di setiap kantor polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan, atau mendaftar secara online melalui aplikasi presisi polri.

selain kartu bpjs kesehatan, dokumen lain yang dibutuhkan antara lain adalah fotokopi ktp, paspor, akte lahir, surat nikah, kk, dokumen sidik jari, dan pas foto berwarna.

kebijakan ini akan berlaku selama tiga bulan, yaitu dari 1 maret hingga 31 mei 2024, sebagai masa uji coba.

setelah itu, polri akan melakukan evaluasi dan menentukan apakah kebijakan ini akan diteruskan atau tidak.

polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan oknum yang menawarkan jasa pengurusan skck dengan biaya tertentu, karena prosesnya sudah cukup mudah dan murah.

“kami mengharapkan kerja sama dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kebijakan ini. kami juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan polri atau bpjs kesehatan. jika menemukan hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang,” tutup listyo.