bacakoran.co- sebuah kejadian mengejutkan terjadi di soekarno hatta. bae cukai menyita satu ton asal yang dibawa oleh seorang pelaku usaha.

kehadiran makanan pangan olahan dalam jumlah besar ini menjadi sorotan karena melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh (bpom) ri.

menurut bpom ri, penyitaan produk tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi risiko keamanan pangan yang mungkin timbul, termasuk efek samping yang tidak terduga.

hal ini sejalan dengan aturan yang berlaku, di mana setiap penumpang yang membawa makanan olahan dalam jumlah lebih dari 5 kg harus diperiksa secara ketat, sesuai dengan peraturan bpom ri nomor 28 tahun 23.

kepala kantor bea cukai soekarno hatta, gator sugeng wibowo mengungkapkan, dalam periode febuari sudah dilakukan sebanyak 33 penindakan.

"namanya 'milk bun after you'. dilakukan penindakan sebanyak 2.564 pcs atau kurang lebih jumlah 1 ton. penindakan ini karena sudah melanggar aturan pembatasan dari pp bpom nomor 28 tahun 2003." ungkap gator

kepala balai besar pengawas obat dan makanan (bbpom) di serang, mojaza sirait, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap produk pangan tidak hanya dilakukan pada tahap produksi, tetapi juga pada tahap distribusi dan .

hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

"pengawasannya gimana? diproduksinya di mana? sampai nanti pada tahapan perluasannya bagaimana? itu semua diperiksa, artinya terjamin aman. jadi jangan sampai yang beredar di indonesia itu justru berisiko kesehatan kepada masyarakat baik dari jangka pendek maupun jangka panjang," ungkap mojaza sirait.

bpom ri juga mengimbau seluruh pelaku usaha untuk lebih memperhatikan indikasi penjualan yang jelas dan memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan regulasi yang berlaku.

selain itu, penting untuk memeriksa kembali yang digunakan dalam produk pangan agar memenuhi standar keamanan dan kualitas.

kejadian ini menjadi peringatan bagi semua pihak terkait pentingnya mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dalam hal keamanan pangan.

dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, dan setiap langkah pemerintah dalam mengawasi produk pangan harus dihargai dan diikuti demi menjaga kesejahteraan bersama.***