- zulkifli hasan, yang akrab disapa zulhas, memberikan tanggapan mengenai keluhan dari masyarakat.

terkait aturan bawaan yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan nomor 36 tahun 2023. 

tanggapannya ini menjadi sorotan karena mencerminkan pendekatan yang tegas terhadap kebijakan tersebut.

dalam pernyataannya, zulhas mengaku aturan yang telah diatur dalam

seharusnya dianggap sederhana jika dibandingkan dengan regulasi yang berlaku di negara lain seperti australia atau eropa. 

petugas bea cukai secara ketat periksa bawaan barang penumpang dari luar negeri--

pembukaan koper untuk pemeriksaan oleh bea cukai adalah hal yang lumrah, terutama jika ada kecurigaan terhadap barang bawaan seseorang.

"kita ini kalau sama bangsa sendiri itu terus lebay gitu," ujar zulhas, 

menekankan perlunya penegakan aturan demi kebaikan bersama.

ia juga membandingkan prosedur pemeriksaan di bea cukai dengan yang berlaku di negara lain.

seperti arab saudi, di mana setiap masuk akan digeledah secara ketat.

meskipun menerima banyak keluhan dari masyarakat, zulhas menegaskan bahwa pihaknya tidak akan merelaksasi aturan tersebut. 

ia menekankan bahwa aturan tersebut sebenarnya memudahkan masyarakat dengan memberikan insentif.

berupa pembebasan pajak asalkan barang bawaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

dalam regulasi permendag 36/2023, beberapa komoditas yang dibatasi kegiatan impornya antara lain alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang.

lalu tas maksimal 2 buah per penumpang, serta barang elektronik maksimal 5 unit dengan total nilai maksimal tertentu per penumpang. 

begitu pula dengan barang-barang seperti tekstil dan produk jadi lainnya.

zulhas juga menekankan bahwa prosedur pemeriksaan di bea cukai indonesia tergolong sebagai yang paling longgar jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

seperti amerika serikat, jepang, atau tiongkok.

ia mengimbau masyarakat untuk taat terhadap aturan yang ada demi menjaga keteraturan dan keamanan dalam perdagangan.

meskipun mendapat berbagai kritik dan keluhan, keputusan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan ini tetap teguh.

dengan harapan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih teratur dan adil bagi semua pihak