bacakoran.co – sejumlah kementerian baru akan dibentuk dalam kabinet presiden ri terpilih periode 2024-2029 .

salah satunya yakni kementerian khusus yang menangani bidang perumahan.

pembentukan kementerian perumahan diperlukan guna mempercepat program perumahan ke depan.

wakil menteri bumn kartika wirjoatmodjo (tiko) mengaku mendengar kabar adanya pemisahan antara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ().

ke depan, terang tiko, aka nada kementerian perumahan lagi.

namun, saat ditanya tentang urgensi pembentukan kementerian perumahan, tiko tidak berkomentar banyak.

menurutnya, kementerian perumahan masih sebatas wacana.

“nggak, itu kan baru bicara mengenai kemungkinan (dibentuknya kementerian perumahan),” cetusnya.

menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti, trubus rahadiansyah mempertanyakan urgensi pembentukan kementerian

perumahan pada pemerintahan prabowo-gibran.

trubus khawatir pembentukan kementerian baru akan menjadi beban fiskal baru dan menguras anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).

menurutnya, jika kementerian perumahan jadi kementerian baru, bakal ada pemborosan anggaran.

terjadi tumpang tindih kebijakan.

jadi, menurut saya lebih baik kementerian pupr saja perbaiki tata kelolanya," kata trubus dilansir dari bisnis.

trubus pun menegaskan, sebelum kementerian perumahan rakyat dan pekerjaan umum dilebur pada 2014, kinerja kedua kementerian tersebut tidak jauh berbeda dengan saat ini setelah penggabungan.

sehingga wacana pemisahan kembali antara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dinilai tidak efisien.

"kalau jadi kementerian sendiri kan nanti ujung-ujungnya untuk kepentingan orang politik terkait kue jabatan. kalau pandangan pengamat publik ya lebih menekankan pada efektivitas, efisiensi, supaya anggaran apbn tidak kesedot kemana-mana," tegasnya.

sebagai informasi, wacana pembentukan kementerian perumahan salah satunya dilakukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan prabowo-gibran.

program 3 juta rumah tersebut menjadi salah satu dari 17 program prioritas yang diusung prabowo-gibran.

keduanya menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun, sehingga total mencapai 2 juta rumah mulai tahun kedua.

sementara di perkotaan, prabowo-gibran akan menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak (landed house) dan 500.000 rumah vertikal atau yang dikenal dengan istilah rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).