Palembang,BACAKORAN.CO - Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengungkapkan hampir semua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumsel berjalan on the track.

Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat menghadiri  Rapat Koordinasi Pembahasan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Griya Agung, Kamis (4/7/2024) siang.

"Semuanya bisa dikatakan on track yah. Memang ada beberapa masalah yang harus kita tindaklanjuti di Jakarta.

Tadi sudah kita perjelas dengan, Gubernur dan semua tadi sudah tahu dan datang juga nanti masing-masing akan melaksanakan tugasnya.

Dan hasilnya akan kita laporkan pada Menko," ujar Wahyu.

BACA JUGA:Plh Sekda Edward Candra Dampingi Reses Komisi V DPR RI, Tinjau Infrastruktur di Kota Palembang

BACA JUGA:Ini Pesan Basuki Hadimuljono untuk Presiden yang Terpilih 2024: Fokus Pembangunan Infrastruktur Air!

Dalam waktu dekat menurut Wahyu, Menko akan melakukan rapat evaluasi membahas tentang progres PSN di seluruh provinsi salah satunya di Sumsel.

"Proyek-proyek ini hampir semuanya on the track kecuali ada satu yang terkait mundurnya Air Product. Sehingga ini harus kita cari bagaimana gantinya dari rencana pembangunan yang ada di Muara Enim," jelas Wahyu.

Ditanya mengenai proyek mana saja yang menjadi prioritas, Wahyu mengatakan ada tiga yakni sektor transportasi seperti jalan tol dan pelabuhan serta kereta api.

"Karena untuk logistik ya jadi penting semua,. Karena itu untuk jalan tol akan kita upayakan percepatan" tambahnya.

Dalam kesempatan Rakor itu Wahyu Utomo juga mengatakan Rakor ini dalam rangka mengingat arahan Presiden RI yang menegaskan bahwa PSN yang sudah mulai tidak ada lagi yang mangkrak.

Karena itu Presiden meminta agar proyek-proyek ini harus diteliti betul agar permasalahan seperti pengadaan tanah, pembiayaan dan perizinan yang menjadi kriteria dasar perlu diperhatikan agar pelaksanaan PSN dapat terealisasi sesuai target

"Dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di lokasi maupun dampak secara nasional," jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Wahyu Utomo, dalam tahapan PSN biasanya ada beberapa proses yang dilewati mulai dari tahapan persiapan, tahapan  tahapan transaksi, tahapan konstruksi dan selesai.

BACA JUGA:Bola Penanda Udara: Sebuah Penjaga Keselamatan Penerbangan dan Infrastruktur Listrik

BACA JUGA:Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Peran Penting Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara

Tahapan proyek-,proyek di Sumsel ini menurut Wahyu perlu evaluasi untuk mengetahui mana saja proyek.yang perlu mendapat perhatian bersama.

Wahyu mengatakan  Sumsel merupakan bagian dari rencana besar pemerintah. Dimana berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2024 saat ini ada 218 proyek dan 15 program yang tersebar di 14 sektor  di Indonesia yang masing-masing memiliki besaran dan target dengan total nilainya Rp 6200 triliun.

Jika dilihat sebagian  besar diharapkan agar proyek ini dapat dibiayai swasta. Baik swasta murni maupun melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Untuk di Sumsel jelas Wahyu terdata di KPPIP bahwa ada 3 proyek yang sudah selesai dari 15 PSN di Sumsel. Kemudian ada 4 proyek yang beroperasi sebagian dan 4 dalam tahapan konstruksi, serta 2 tahap transaksi dan 2 penyiapan.

"Kita akan bahas satu-satu proyek ini. Tentu kami menginginkan terutama yang masih dalam tahapan translasi dan penyiapan agar bisa didorong ke tahap konstruksi. 

Tapi konstruksi ini harus kita pastikan terkait perizinan, ketersediaan lahan dan komitmen pembiayaan," jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H, M.S.E, berharap dengan adanya Rakor ini dapat lebih mendorong realisasi PSN di sisa semester II agar dapat diselesaikan.

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi dan Ketua DPRD Sumsel Tandatangani Keputusan Bersama Raperda Pertanggungjawaban

"Kami sudah melakukan pembahasan satu persatu sesuai catatan KPPIP. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendengarkan arahan dari KPPIP," jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi (via zoom), Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, M. Unu Ibnudin, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Suroto.

Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi Agus Wibowo, Asisten Deputi Niaga dan Transportasi Desi Zulfiani, Asisten Deputi Migas Pertambangan dan Petrokimia Herry Permana serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.