bacakoran.co – meski perekonomian sedang tidak baik-baik saja, pemerintah tetap bersikukuh untuk menaikkan tarif di tahun 2025.
jika saat ini tarif ppn sebesar 11 persen, maka nantinya naik menjadi 12 persen di 2025.
menteri koordinator bidang perekonomian mengatakan, kenaikan ppn ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
dalam beleid itu ditetapkan kenaikan ppn menjadi 12 persen mulai 2025.
"undang-undangnya sudah jelas. kecuali ada perubahan terkait undang-undang tersebut, tidak ada yang bisa menghalangi kenaikan ppn ini," tegas airlangga di kantornya di jakarta, kamis (8/8/2024) seperti dilansir dari cnbc indonesia.
namun, airlangga pun menekankan jika keputusan final mengenai kenaikan ppn menjadi 12 persen dalam apbn 2025 masih harus menunggu pengumuman dari dalam pembacaan nota keuangan dan ruu apbn 2025.
"kita tunggu saja catatan dalam nota keuangan nanti. kita akan dengarkan bersama saat nota keuangan disampaikan," tegas airlangga.
sebelumnya, para ekonom sudah memperingatkan dampak kenaikan ppn menjadi 12 persen jika tidak ada penundaan.
kepala ekonom bank permata, josua pardede, mengungkapkan masyarakat kelas menengah bawah akan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan pajak ini.
"kenaikan ppn ini akan lebih berpengaruh pada masyarakat kelas menengah bawah, sementara kelompok kelas menengah atas tidak akan terlalu terdampak," cetus josua dilansir dari cnnindonesia.
kenaikan ppn, terang josua, berpotensi memicu inflasi.
meski dampaknya mungkin tidak terlalu besar.
namun, kenaikan harga yang terjadi tetap akan memberikan tekanan tambahan pada kelas menengah dan bawah.
terlebih lagi, kelompok kelas menengah ini tidak menerima bantuan pemerintah.
berbeda dengan masyarakat miskin yang memperoleh bantuan.
kelas menengah dianggap tidak layak menerima bantuan sosial, tetapi pendapatan mereka juga tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok.
"kelompok kelas menengah ini tidak termasuk penerima bantuan sosial,” cetusnya.
dikatakan, hanya 40 persen masyarakat terbawah yang mendapatkan bantuan sosial.
kelompok menengah bawah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui bantuan sosial.
namun, lanjutnya, kelas menengah yang perlu diperhatikan lantaran tidak mendapat bantuan sosial.
tetapi beban hidup mereka meningkat akibat inflasi.
“sedangkan pendapatannya tidak naik signifikan," ucap josua.
hanya saja, jika kenaikan ppn tidak disertai dengan kenaikan harga bahan pokok, tarif listrik dan elpiji, dampak terhadap kelas menengah bawah mungkin tidak terlalu besar.
“dampaknya terhadap konsumsi (kelas menengah bawah) keseluruhan mungkin tidak signifikan," tukasnya.
