bacakoran.co – kisruh antara dengan kian meruncing.

bahkan, rencananya muktamar pkb tandingan siap digelar.

kapan digelarnya muktamar pkb tandingan yang diinisiasi mantan sekretaris jenderal pkb lukman edy itu tinggal lagi menunggu arahan dari pbnu.

lukman mengaku dirinya telah melaporkan rencana muktamar tersebut kepada ketua umum pbnu, .

selain itu, ia pun telah menyerahkan sejumlah dokumen penting yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan muktamar pkb.

pihaknya, terang edy, telah melaporkan kepada pbnu bahwa persiapan untuk pelaksanaan muktamar sudah lengkap, baik secara teknis dan materi.

lantaran itu, pihaknya tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari pbnu mengenai kapan muktamar tersebut akan dilaksanakan.

“insya allah, keputusan tersebut akan segera diumumkan oleh pbnu dalam waktu dekat," kata lukman dalam pernyataan resminya, minggu (1/9/2024).

sebelumnya, pkb telah menggelar muktamar ke-6 di bali nusa dua convention center pada minggu (25/8/2024).

dalam muktamar tersebut, cak imin—panggilan akrab muhaimin iskandar, kembali terpilih sebagai ketua umum pkb secara aklamasi.

namun, lukman edy tidak setuju dengan hasil muktamar tersebut.

ia bahkan mengirim surat kepada menteri hukum dan ham, supratman andi agtas, meminta agar tidak mengesahkan kepengurusan dpp pkb hasil muktamar bali.

lukman berpendapat bahwa muktamar di bali melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) partai serta undang-undang partai politik.

menurutnya, muktamar tersebut tidak demokratis karena suara ratusan dewan pimpinan cabang (dpc) pkb yang berbeda pandangan dengan cak imin diabaikan.

sementara itu, a. malik haramain, salah satu perwakilan dari kelompok muktamar pkb tandingan, menyatakan pihaknya telah menerima mandat untuk menggelar muktamar di jakarta pada tanggal 2-3 september 2024.

"muktamar kami (tandingan) didukung secara moral oleh pendiri pkb, yaitu pbnu,” terangnya dalam konferensi pers di kuta selatan, kabupaten badung, bali, minggu (25/8/2024).

saat ini, pihaknya menjadwalkan muktamar berlangsung pada tanggal 2 - 3 september di jakarta.

di sisi lain, garda bangsa, sayap organisasi pkb, telah memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang akan menggelar muktamar pkb tandingan.

mereka menegaskan jika tidak akan ragu untuk membubarkan muktamar tandingan secara paksa.

"kami menegaskan, muktamar tandingan ini ilegal. muktamar tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas," tegas ketua umum garda bangsa, tommy kurniawan.