bacakoran.co

Jelang Pilkada 2024, KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Ini Alasannya...

KPK tunda proses hukum calon kepala daerah jelang Pilkada 2024--detikNews - detikcom

BACAKORAN.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunda proses hukum calon kepala daerah peserta Pilkada 2024.

Kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardhika. 

Tessa menjelaskan penundaan itu dilakukan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. 

Akan tetapi, kebijakan itu tidak berlaku untuk calon kepala daerah yang berstatus tersangka sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

BACA JUGA:Gagal Maju di Pilkada 2024, Anies Baswedan Akan Bentuk Partai Baru, Benarkah?

BACA JUGA:Anies Baswedan Ucap Selamat Kepada Para Calon, Setelah Gagal Maju di Pilkada 2024: Semoga Berjalan Lancar...

“Bagi Cakada/Cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum proses pendaftaran Ybs di KPU terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan,” ujar Tessa ketika dihubungi, Selasa, 3 September 2024, dilansir bacakoran.co dari laman Metro Tempo, Selasa (3/9/2024). 

“Di luar itu, menunggu hajatan pilkada selesai," sambungnya. 

Di KPK sendiri, telah mengantongi satu tersangka yang merupakan calon kepala daerah pada kontestasi tahun ini, yaitu Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS). 

KS adalah salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya mengenaj pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

BACA JUGA:Jeje - Ronal Resmi Maju Pilkada Jabar 2024, PDIP Ungkap Alasan Tak Jadi Usung Anies!

BACA JUGA:Bukan Anies, Ini Calon Gubernur yang Diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024!

Dan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024.

Oleh sebab penetapan tersebut, Tessa menegaskan bahwa proses penyidikan kasus korupsi di Pemkab Situbondo akan tetap berjalan. 

Jelang Pilkada 2024, KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Ini Alasannya...

Ayu

Ayu


bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) akan menunda proses hukum calon kepala daerah peserta pilkada 2024.

kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara kpk, tessa mahardhika. 

tessa menjelaskan penundaan itu dilakukan selama tahapan pilkada 2024 berlangsung. 

akan tetapi, kebijakan itu tidak berlaku untuk calon kepala daerah yang berstatus tersangka sebelum mendaftar ke komisi pemilihan umum (kpu). 

“bagi cakada/cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk sebelum proses pendaftaran ybs di kpu terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan,” ujar tessa ketika dihubungi, selasa, 3 september 2024, dilansir dari laman metro tempo, selasa (3/9/2024). 

“di luar itu, menunggu hajatan pilkada selesai," sambungnya. 

di kpk sendiri, telah mengantongi satu tersangka yang merupakan calon kepala daerah pada kontestasi tahun ini, yaitu bupati situbondo karna suswandi (ks). 

ks adalah salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya mengenaj pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (pen). 

dan pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten situbondo tahun 2021-2024.

oleh sebab penetapan tersebut, tessa menegaskan bahwa proses penyidikan kasus korupsi di pemkab situbondo akan tetap berjalan. 

“yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya,” kata tessa. 

sebelumnya kejaksaan agung sudah lebih dulu mengumumkan penundaan proses hukum ini. 

kepala pusat penerangan hukum kejagung, harli siregar, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan kontestasi demokrasi berjalan objektif dan bebas dari manipulasi politik.

Tag
Share