bacakoran.co - wakil ketua komisi viii dpr, angkat suara terkait polemik yang melibatkan , putra presiden joko widodo, dalam penggunaan jet pribadi.
kpk sebelumnya menyebut adanya bukti pembayaran yang mengaitkan kaesang, memicu spekulasi luas di publik.
dalam pernyataannya, ace hasan menekankan bahwa tidak termasuk kategori penyelenggara negara.
“kaesang kan bukan penyelenggara negara, jadi aturan yang mengikat pejabat publik tidak berlaku untuk beliau. meski begitu, kita harus tetap menghargai proses hukum yang berjalan,” ujar ace hasan.
tanggapan ace ini menimbulkan tanda tanya di kalangan politik, terutama terkait posisi partai golkar.
banyak yang mempertanyakan apakah golkar kini bertindak sebagai juru bicara (partai solidaritas indonesia), partai yang dipimpin oleh kaesang.
spekulasi ini muncul setelah sejumlah pernyataan dan dukungan yang diberikan golkar terhadap dan psi dalam beberapa kesempatan.
meskipun demikian, ace hasan menegaskan bahwa pernyataannya murni sebagai anggota dpr yang bertugas mengawasi kinerja kpk dan bukan untuk membela satu pihak tertentu.
“sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas saya untuk memberikan penjelasan yang jelas dan tidak berpihak.
ini bukan tentang membela kaesang atau psi, tapi tentang memahami konteks aturan yang berlaku,” tegasnya.
ini terus berkembang di tengah spekulasi yang semakin liar di ranah politik indonesia.
banyak yang menunggu bagaimana kpk akan melanjutkan kasus ini dan apakah ada dampak politik lebih lanjut, terutama terkait hubungan antara partai golkar dan psi.
dengan isu yang semakin memanas, publik menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
apakah ini akan menjadi babak baru dalam politik atau hanya sekedar spekulasi yang tidak berdasar?
