bacakoran.co - kabar terbaru bagi tenaga honorer di seluruh indonesia tentang pengangkatan pppk tahun 2024.

ya pemerintah melalui menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi () mengumumkan bahwa sebagian besar tenaga honorer akan segera mendapatkan nomor induk pegawai (nip) sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja () dalam waktu dekat.

langkah pengangkatan ini menandai upaya serius pemerintah untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum kepada tenaga yang telah lama mengabdi.

proses honorer sebagai pppk

dikutip bacakoran.co dari semedia.dpr.go.id, menteri pan-rb, abdullah azwar anas menyatakan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer menjadi pppk akan segera dilaksanakan.

meskipun ada tahap tes yang harus dilalui, menteri anas mengungkapkan bahwa proses tersebut lebih bersifat formalitas dan tidak akan menjadi hambatan berarti bagi para tenaga honorer yang telah memenuhi syarat.

untuk dapat diangkat menjadi pppk dan memperoleh nip, tenaga honorer harus terdaftar dan memiliki data yang valid di badan kepegawaian negara (bkn).

hal ini sejalan dengan amanat undang-undang aparatur sipil negara (asn) nomor 5 tahun 2014, yang menekankan pentingnya validitas data dalam proses pengangkatan pegawai.

target penyelesaian pengangkatan

pemerintah menargetkan seluruh proses pengangkatan pppk untuk tenaga honorer yang memenuhi persyaratan dapat selesai paling lambat pada desember 2024.

dengan target ini, diharapkan ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat segera memiliki kepastian status kepegawaian yang mereka dambakan.

kepastian ini tentunya akan membawa dampak positif dalam meningkatkan motivasi dan kinerja para tenaga honorer.

dukungan dari anggota dpr

langkah pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari anggota dewan perwakilan rakyat (dpr), termasuk dari komisi ii yang membidangi urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

mardani ali sera, salah satu anggota komisi ii dpr, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini.

mardani menegaskan bahwa tenaga honorer yang sudah terdata di bkn akan menjadi prioritas dalam mendapatkan nip.

menurut mardani, keputusan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pppk merupakan langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer tetapi juga memberikan kepastian hukum yang selama ini mereka nantikan.

"dengan adanya kebijakan ini, kita berharap para tenaga honorer dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya pada jumat lalu.

salah satu aspek penting dalam proses pengangkatan ini adalah validasi data tenaga honorer di bkn.

pemerintah menekankan bahwa semua tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi pppk harus memastikan data mereka sudah terdaftar dan valid.

dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tenaga honorer yang telah lama berjuang mendapatkan kepastian status kepegawaian dapat merasakan manfaatnya.

kepastian status ini tidak hanya memberikan rasa aman dalam bekerja, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan karir dan kesejahteraan.

melalui kebijakan pengangkatan pppk ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki sistem kepegawaian negara dan memberikan apresiasi kepada tenaga honorer yang telah berperan penting dalam pelayanan publik.