bacakoran.co – saat rakyat hidup susah di tengah kondisi ekonomi tak menentu, para pejabat dan petinggi di negeri ini malah menikmati fasilitas yang ditanggung negara.
termasuk di bidang pelayanan kesehatan.
di mana, asuransi kesehatan bagi mantan dan keluarganya akan ditanggung oleh .
aturan ini tertuang dalam peraturan presiden nomor 121 tahun 2024 yang diterbitkan pada 15 oktober 2024.
beleid tersebut mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota dpr, dpd, badan pemeriksa keuangan (bpk), komisi yudisial, hakim mahkamah konstitusi, hakim agung, mahkamah agung, menteri, wakil menteri, dan beberapa pejabat tertentu.
“pendanaan jaminan kesehatan ini akan bersumber dari apbn melalui bagian anggaran kementerian sekretariat negara,” demikian bunyi pasal 6 ayat 2 dari peraturan tersebut.
sementara nasib berbeda harus dialami rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
rakyat yang menunggak iuran terlebih dahulu diwajibkan melunasinya jika hendak berobat.
jika tidak, maka peserta bpjs kesehatan bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
nah, dalam aturan yang diteken presiden jokowi itu, disebutkan bahwa premi asuransi kesehatan untuk mantan menteri dan pejabat terkait akan dibayarkan secara sekaligus oleh pemerintah.
jaminan kesehatan ini akan diberikan berdasarkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, dan pelayanannya dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara di dalam negeri.
bagi menteri yang menyelesaikan masa jabatannya sebelum usia 60 tahun, jaminan kesehatan akan diberikan untuk dirinya dan pasangan selama dua kali masa jabatan.
namun, jika menteri tersebut berusia 60 tahun atau lebih saat mengakhiri masa jabatannya, jaminan kesehatan akan diberikan seumur hidup.
dalam pasal 8 dijelaskan bahwa jika seorang menteri meninggal dunia setelah menyelesaikan tugasnya, janda atau duda menteri tersebut tetap akan menerima jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
peserta jaminan asuransi mantan menteri ini akan ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres) dan diusulkan oleh kementerian terkait kepada
kementerian sekretariat negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan evaluasi program ini.
peraturan ini berlaku untuk menteri dan sekretaris kabinet yang menjabat pada periode pemerintahan 2019-2024.
jika seorang menteri di periode tersebut kembali menjabat di periode selanjutnya, maka manfaat asuransi yang baru akan diberikan setelah asuransi yang diterima sebelumnya berakhir.
namun, dalam pasal 7 disebutkan jaminan asuransi tidak akan diberikan kepada mantan menteri yang dijatuhi hukuman pidana, ditetapkan sebagai tersangka, atau mengundurkan diri karena kasus pidana.
aturan ini muncul hanya lima hari sebelum jokowi resmi mengakhiri masa jabatannya, menjelang pelantikan presiden terpilih prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka pada 20 oktober 2024.
