bacakoran.co - dalam proses seleksi , terdapat beberapa kategori yang tidak bisa diangkat, meskipun peluang bagi tenaga honorer semakin terbuka lebar.

berdasarkan undang-undang aparatur sipil negara (uu asn) nomor 20 tahun 2023, pemerintah telah menetapkan aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi dalam seleksi dan pengangkatan tenaga kerja menjadi pppk.

peraturan ini diterapkan untuk memastikan bahwa mereka yang tertentu saja yang dapat diangkat, sementara ada tiga kategori tenaga honorer yang, meskipun sudah bekerja lama, tidak memenuhi persyaratan dalam uu asn ini.

seiring dengan berjalannya reformasi dalam sistem kepegawaian di indonesia, pemerintah semakin memperketat seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi pppk. 

banyak yang berharap dapat diangkat menjadi asn melalui jalur pppk, terutama dengan adanya janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer.

namun, uu asn nomor 20 tahun 2023 memberikan batasan-batasan tertentu yang perlu dipahami secara mendalam. 

kali ini tim bacakoran.co bakal kasih tahu kamu 3 kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi .

dikutip bacakoran.co pada , berikut 3 kategori honorer yang tidak akan diangkat menjadi pppk sesuai uu asn 2023:

1. tenaga honorer yang pernah dipidana

mereka yang telah dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. tenaga honorer yang diberhentikan secara tidak hormat

baik yang diberhentikan tanpa permintaan sendiri maupun yang dipecat dengan cara yang tidak terhormat.

3. tenaga honorer yang terlibat dalam politik praktis

mereka yang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

akan berlangsung dari 1 hingga 20 oktober 2024, khusus untuk pelamar prioritas seperti mantan tenaga honorer kategori ii dan tenaga non-asn yang terdaftar di bkn.

sementara itu, periode ii akan dimulai pada 17 november hingga 31 desember 2024, yang terbuka untuk tenaga non-asn aktif, termasuk lulusan ppg.

meskipun terdapat tiga kategori honorer yang , uu asn 2023 tetap memberikan jaminan bagi dua kelompok yang dapat diangkat menjadi pppk.