bacakoran.co – status darurat militer di resmi dicabut, rabu (4/12/2024).

itu artinya, status darurat militer hanya berlaku 12 jam sejak presiden korea selatan mengumumkannya pada selasa (3/12/2024).

keputusan pencabutan status darurat militer di korea selatan itu diambil setelah desakan dari majelis nasional yang didukung oleh aksi protes publik.

deklarasi dan pencabutan status

status darurat militer diumumkan oleh presiden yoon pada selasa malam pukul 22.00 waktu setempat dan mulai berlaku satu jam kemudian.

dalam pidato yang disiarkan secara nasional, yoon menyebut adanya ancaman "kekuatan anti-negara" yang berupaya merusak demokrasi dan kebahagiaan warga korea selatan. dia bahkan menuding korea utara sebagai salah satu ancaman.

namun, pidatonya juga menyinggung isu politik domestik.

yoon menuduh majelis nasional, yang dikuasai partai oposisi, sebagai pusat kekuatan anti-negara.

ia mengkritik para legislator sebagai "diktator" yang mencoba melemahkan sistem peradilan, administrasi, dan tatanan demokrasi negara.

yoon pun menyalahkan parlemen atas pemangkasan anggaran untuk keamanan publik dan pemberantasan kejahatan narkoba.

keputusan yoon ini langsung menuai kecaman, baik dari anggota parlemen maupun masyarakat sipil.

reaksi parlemen dan protes publik

tak lama setelah status darurat diumumkan, sekitar 190 anggota majelis nasional berkumpul untuk menggelar sidang pleno.

mereka dengan tegas menolak status darurat militer tersebut melalui pemungutan suara.

sementara itu, protes dari masyarakat berlangsung di luar gedung majelis nasional.

para demonstran menyerukan perlindungan demokrasi dan mendesak parlemen untuk memakzulkan presiden yoon.

koordinasi kabinet dan pencabutan status

merespons tekanan parlemen dan aksi publik, yoon segera mengadakan pertemuan darurat dengan kabinetnya.

hasilnya, status darurat militer dicabut pada rabu (4/12/2024) waktu setempat.  

pencabutan ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara presiden yoon dan oposisi di parlemen, serta sorotan tajam terhadap kepemimpinannya di tengah isu domestik dan keamanan nasional.