bacakoran.co - melontarkan harapannya kepada ahmad dhani, sekaligus musisi senior, untuk segera merevisi undang-undang .
sebagai perwakilan seniman di dpr, ahmad dhani diminta serius menangani isu ini.
piyu menyoroti pasal 23 ayat 5, pasal 87, dan pasal 89 dalam uu hak cipta yang dianggap perlu diperbaiki.
menurutnya, pelanggaran hak cipta yang sudah mandek selama dua tahun harus segera dituntaskan.
“kita memang harapan dari tahun lalu, kita ada satu yaitu revisi undang-undang hak cipta. terutama untuk pasal 23 ayat 5, pasal 87 dan pasal 89,” kata piyu saat ditemui di pengadilan negeri jakarta pusat, dilansir tim bacakoran.co dari, selasa (10/12/2024).
selain itu, piyu meminta membatalkan pp nomor 56 yang memberikan kewenangan besar kepada lmkn (lembaga manajemen kolektif nasional) untuk memungut royalti.
menurutnya, lmkn tidak kompeten menjalankan tugas tersebut.
“kemudian membatalkan pp 56 yang memberi kewanangan besar kepada lmkn (lembaga managemen kolektif nasional) untuk melakukan pemungutan royalti,” tegas piyu.
piyu mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan royalti yang ada saat ini menciptakan ketimpangan besar.
banyak pencipta lagu hanya menerima ratusan ribu rupiah dari royalti, padahal industri hiburan sedang berkembang pesat.
“karena memang hasilnya adalah kawan-kawan digital guru rata-rata dapat royalti cuma ratusan ribu, 300 ribu, 400 ribu, 300 ribu, dan kita ada buktinya semua,” tutup piyu.
