bacakoran.co - media pemerintah korea utara, kcna, telah mengeluarkan laporan pertama mengenai pergolakan politik yang terjadi di setelah presiden yoon suk yeol memberlakukan status darurat militer.

setelah sepekan bungkam, kcna pada rabu, 11 desember 2024,  mengungkapkan pandangannya tentang situasi di korea selatan, menyebutnya sebagai "kerusuhan sosial" yang diakibatkan krisis darurat militer.

surat kabar tersebut minim komentar, lebih banyak menyiarkan kembali laporan dari media dan internasional.

laporan kcna menyoroti protes besar-besaran yang menuntut presiden korea selatan, yoon suk yeol, dengan jumlah peserta lebih dari satu juta orang.

“boneka yoon suk yeol, yang telah menghadapi krisis serius dalam pemerintahan dan pemakzulan, secara tak terduga mengumumkan darurat militer dan melepaskan senjata kediktatoran fasis kepada rakyat,” kata kcna, dikutip dari kompas.com,  rabu (11/12). 

“tindakan gilanya, yang mengingatkan kita pada kudeta selama kediktatoran militer beberapa dekade yang lalu, telah menuai kecaman keras dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk partai oposisi, dan semakin meledakkan semangat publik untuk ," sambung kcna, sebagaimana dilansir reuters.

korea utara disebut-sebut sebagai alasan di balik pengumuman darurat militer oleh presiden korea selatan pada selasa (3/12/2024).

presiden yoon suk yeol mengumumkan darurat militer di korea selatan pada selasa (3/12/2024), yang merupakan kali pertama dalam hampir 50 tahun. 

alasan yang dikemukakannya adalah ancaman dari korea utara dan keberadaan "pasukan anti-negara".

keputusan kontroversial presiden yoon yang diduga bermuatan langsung memicu protes besar-besaran dan sidang parlemen darurat.  

sidang tersebut berhasil membatalkan keputusan presiden yoon hanya dalam beberapa jam.  

presiden yoon pun menerima keputusan parlemen dan mencabut status darurat militer.  

namun, ancaman masih membayangi, dengan anggota parlemen yang menuduhnya melakukan "aksi pemberontakan".

ribuan warga di seluruh korea selatan menggelar protes menentang tindakan presiden dan mendesak agar ia mengundurkan diri. 

dalam pernyataannya, yoon mengarahkan perhatian kepada korea utara, menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk "melindungi republik korea dari ancaman pasukan komunis korea utara".

serta untuk "mengatasi kelompok anti-negara pro- utara yang merusak kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita."

komentar semacam ini biasanya memicu reaksi dari korea utara, namun media pemerintah korea utara baru saja merespons komentar tersebut. 

pada rabu (4/12/2024), komando militer korea selatan mengeluarkan pernyataan bahwa perintah darurat militer yang dikeluarkan oleh yoon telah dicabut.

dan menyatakan bahwa "tidak ada aktivitas mencurigakan dari korea utara." "situasi keamanan terhadap korea utara tetap stabil," tambah pernyataan tersebut, menurut kantor berita yonhap. 

para pakar menilai bahwa alasan di balik pernyataan yoon mengenai ancaman dari korea utara masih belum jelas.

tetapi banyak yang percaya bahwa hal ini tidak akan meningkatkan ketegangan antara korea utara dan selatan.