bacakoran.co – ancaman gelombang mendapat perhatian serius pemerintah.

menteri ketenagakerjaan (menaker) mengonfirmasi jika satuan tugas (satgas) phk akan resmi dibentuk pada januari 2025.

“satgas ini sedang kami finalisasi, targetnya awal januari sudah terbentuk,” ujar yassierli.

satgas lintas kementerian

satgas phk ini, jelas yassierli, akan melibatkan berbagai kementerian terkait.

kementerian ketenagakerjaan akan fokus memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

pihaknya juga akan berkoordinasi langsung dengan menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto, untuk menangani masalah yang muncul akibat dinamika ekonomi.

“di bawah koordinasi menko perekonomian, kami akan melibatkan sektor perdagangan, perindustrian, hingga pariwisata. ini tim lintas kementerian yang harus bekerja secara sinergis,” tambah yassierli.

usulan satgas sejak awal  

gagasan pembentukan satgas phk sebenarnya sudah diusulkan oleh kementerian ketenagakerjaan beberapa minggu sebelumnya.

menurut yassierli, isu phk telah menjadi perhatian utama dalam berbagai forum diskusi dengan kemenko perekonomian.

“kami sudah angkat isu ini ke kemenko perekonomian. usulan pembentukan satgas sudah diajukan, tinggal menunggu penyempurnaan dan pelaksanaan,” ujar yassierli.

dampak kenaikan ump

langkah pembentukan satgas ini juga merespons potensi meningkatnya phk akibat kenaikan upah minimum provinsi (ump) sebesar 6,5 persen pada 2025.

kebijakan tersebut diatur dalam permenaker nomor 16 tahun 2024.

airlangga sebelumnya mengungkapkan, satgas phk menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari kebijakan ini.

“pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani isu phk,” kata airlangga saat itu. 

solusi bagi pengusaha dan pekerja

selain satgas phk, pemerintah juga merancang tim khusus untuk membantu pengusaha yang mengalami kesulitan membayar upah sesuai ketentuan baru.

namun, yassierli menegaskan bahwa fungsi tim ini berbeda dari satgas phk.  

“kalau tim khusus, fokusnya membantu pengusaha yang kesulitan membayar ump. sedangkan satgas phk skalanya lebih besar dan melibatkan kolaborasi antar kementerian,” jelasnya.