bacakoran.co - menteri keuangan sri mulyani indrawati memberikan jaminan bahwa kebijakan efisiensi anggaran senilai rp8,99 triliun pada tahun ini tidak akan berdampak pada pengurangan gaji pegawai negeri sipil (pns) di instansinya.

pernyataan tersebut disampaikan sri mulyani dalam rapat kerja bersama komisi xi dpr ri pada kamis, (13/2/2025).

"belanja gaji tidak dilakukan efisiensi tapi belanja barang dan barang modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk efiensi termasuk perjadin, atk, seremonial dan peringatan," kata sri mulyani dalam raker dengan komisi xi dpr ri, kamis (13/2/2025).

ia juga memastikan efisiensi anggaran tak akan mengganggu tugas kemenkeu dalam mengumpulkan penerimaan negara.

"kemenkeu punya peran penting untuk kumpulkan penerimaan negara sehingga untuk bisa lakukan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara, patroli tetap kita dukung, tapi tetap dihitung secara presisi dan efisien," jelasnya, dikutip dari laman cnbc indonesia, jumat (14/2).

menteri keuangan sri mulyani indrawati menegaskan bahwa sistem pendukung penerimaan negara di lingkungan kementerian keuangan.

termasuk indonesia national single window (insw), sistem inti administrasi perpajakan (coretax), dan ceisa, tetap akan beroperasi secara optimal dan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

namun, ia memastikan bahwa seluruh jajaran di lingkungan kementerian keuangan akan tetap melakukan penelaahan anggaran secara detail dan presisi.

kemenkeu akan memangkas anggaran untuk alat tulis kantor (atk), seminar, bimtek-diklat, acara seremonial, dan perjalanan dinas.

ia mengungkapkan bahwa kegiatan seremonial akan dihapuskan sepenuhnya, termasuk pengeluaran untuk percetakan, souvenir, banner, dan konsumsi rapat.  

seluruh kegiatan diklat dan bimtek akan dilaksanakan secara daring atau luring.  

langkah efisiensi ini menghasilkan penghematan sebesar rp58,2 miliar, dari anggaran sebelumnya sebesar rp298,5 miliar.

"diklat-bimtek bukan gak ada, tapi daring sehingga biayanya turun," kata sri mulyani.

kebijakan efisiensi anggaran juga mencakup pembatasan perjalanan dinas (perjadin) yang hanya diperbolehkan untuk kegiatan penting dan dalam rangka pelaksanaan tugas negara.  

anggaran perjadin dipangkas dari rp1,526 triliun menjadi rp708,97 miliar.  

selain itu, belanja barang modal yang tidak bersifat mendesak akan ditunda pelaksanaannya.

begitupun, pengeluaran untuk layanan jasa dan pemeliharaan gedung serta peralatan mesin yang tidak termasuk dalam prioritas akan ditunda pelaksanaannya.

"penggunaan peralatan kantor secara sharing, penggunaan bmn juga pakai standar dalam hal ini tidak ada lagi ruang-ruang tersendiri yang bsia digunakan bersama," imbuh sri mulyani.