bacakoran.co - bpi lembaga yang dibentuk pemerintah indonesia untuk mengelola aset dan dividen badan usaha milik negara () secara terpusat dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing global.
danantara diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara (bumn) yang baru yang disahkan dpr pada selasa, 4 februari 2025.
dalam regulasi ini memang memiliki karakteristik khusus.
audit tahunan terhadap danantara dilakukan oleh akuntan publik, bukan langsung oleh bpk atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
bpk dan bpkp tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa danantara dalam kondisi tertentu, yaitu jika ada permintaan khusus dari dpr atau berdasarkan audit dengan tujuan tertentu (pemeriksaan dengan tujuan tertentu/pdtt).
artinya bukan benar-benar "tidak bisa diperiksa," tetapi pemeriksaannya tidak rutin dilakukan oleh bpk atau kpk seperti pada lembaga negara lainnya, melainkan bergantung pada situasi khusus.
namun tetap ini mebuat netizen seperti ajakan untuk menarik tabungan dari bank bumn seperti bank mandiri, bri, atau bni.
hal ini berkaitan dengan imbas pemerintah mengumumkan bahwa bpi danantra akan mengelola dana hasil divinden bumn.
kritik muncul dari berbagai pihak termasuk indonesia corruption watch (icw), yang menyebutkan bahwa pembatasan kewenangan bpk dan kpk ini berisiko melemahkan transparansi dan membuka peluang korupsi.
"bpk dan kpk tidak diberikan kewenangan melakukan upaya audit juga penegakan hukum. implikasinya potensi korupsi di bumn yang tergabung di danantara akan meningkat," jelas wana alamsyah,peneliti icw.
di sisi lain pemerintah dan dpr, seperti disuarakan oleh andre rosiade dari komisi vi, menegaskan bahwa danantara tetap akuntabel melalui mekanisme pengawasan internal (dewan pengawas) dan audit eksternal serta tidak sepenuhnya "kebal hukum."
7 bumn gabung masuk danantara, benarkah dana nasabah terancam?
media sosial kembali heboh! setelah pemerintah mengumumkan rencana peluncuran badan pengelola investasi daya anagata nusantara () pada 24 februari 2025, netizen langsung bereaksi.
di platform x, banyak warganet menyerukan aksi tarik uang dari bank-bank milik badan usaha milik negara (), karena khawatir dana mereka akan terdampak oleh kebijakan ini.
isu ini makin panas setelah muncul kabar bahwa tujuh bumn besar, termasuk pertamina, pln, dan telkom indonesia, akan masuk dalam pengelolaan danantara.
beberapa pihak bahkan mulai membandingkan danantara dengan skandal keuangan besar seperti 1mdb di malaysia, menambah ketakutan publik.
namun, benarkah danantara akan mengancam dana nasabah?
apakah benar-benar tidak lagi aman?
atau ini hanya salah paham yang diperbesar oleh rumor? simak ulasan lengkapnya di sini.
pemerintah indonesia resmi mengumumkan rencana pembentukan badan pengelola investasi danantara yang akan mengelola aset strategis bumn.
sebanyak tujuh bumn raksasa dipastikan bakal masuk ke dalam danantara:
1. pt bank mandiri (persero) tbk
2. pt bank rakyat indonesia (persero) tbk (bri)
3. pt bank negara indonesia (persero) tbk (bni)
4. pt pertamina (persero)
5. pt pln (persero)
6. pt telkom indonesia (persero) tbk
7. mining industry indonesia (mind id)
keputusan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perusahaan-perusahaan besar yang memiliki peran strategis dalam perekonomian indonesia.
banyak warganet yang khawatir bahwa dana mereka di bank bumn, seperti himbara (bank mandiri, bri, bni, dan btn) bisa hilang atau terdampak negatif karena
kekhawatiran ini muncul karena beberapa alasan salah satu akun x @rayrestufauzi mengungkapkan ke khawatirannya lewat unggahan x dengan di lihat 480 ribu warganet.
"ini beneran anj*r gw harus ganti bank gara-gara program pemerintah (danantara)? info dong," tulisnya.
banyak warganet yang merespon dengan lebih dari 200 komentar membanjiri postingan tersebut.
"kak, plis apapun banknya, jangan nabung di bank ini. duit kita disalurin ke industri ekstraktif buat hancurin alam dan masa depan generasi muda," tulis @sibapaknewbie.
"kalau sudah menggunakan bank himbara (bri, mandiri, bni) gpp gausah diganti, itu danantara pengelolaan dananya bukan diambil dari dana nasabah yg bagian dari holding mereka, tapi ambil dari dividen bumn yang direinvest atau langsung dipakai oleh danantara," jelas @heeseislikeu.
salah satu youtuber besar yang sering membahas kebijakan pemerintah ferry irwandi memberikan penjelasan di x @irwndffry setelah isu danantara heboh di media sosial.
"banyak yang minta jelasin soal danatara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dengan santai.dulu bumn kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke apbn terus duitnya dipake buat belanja, nah sekarang danantara, duitnya gak dipake lgsg untuk belanja, tapi investasi," tulis x @irwndffry,
setelah isu danatara banyak yang menyamakan danantara dengan skandal keuangan besar seperti kasus 1mdb di malaysia
selain itu ada kekhawatiran bahwa pengawasan keuangan danantara dianggap longgar meskipun bpk masih memiliki kewenangan untuk mengauditnya dengan izin dpr.
namun pemerintah melalui ketua dewan ekonomi nasional (den), luhut binsar pandjaitan, telah memberikan penjelasan bahwa danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi bumn.
menurut luhut, danantara akan memungkinkan kerja sama joint venture yang membuat pengelolaan bumn lebih terbuka dan profesional.
prabowo juga menegaskan bahwa danantara akan dikelola oleh orang-orang kompeten dan diawasi oleh mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan untuk memastikan akuntabilitas.
di sisi lain, para pengamat ekonomi memperingatkan bahwa aksi tarik uang massal bisa berdampak buruk pada stabilitas perbankan dan perekonomian nasional.
jika banyak nasabah menarik dana secara serentak bank bisa mengalami kesulitan likuiditas, yang berpotensi memicu krisis ekonomi.
sebagian besar ahli juga menegaskan bahwa menyimpan uang di bank bumn tetap aman dan isu dana hilang lebih sering merupakan hoaks atau kasus individu yang tidak mencerminkan sistem perbankan secara keseluruhan.
sampai saat ini belum ada bukti konkret bahwa danantara akan menyebabkan hilangnya dana nasabah di bank bumn.
sebelumnya presiden prabowo subianto mengumumkan peluncuran badan pengelola investasi daya anagata nusantara (danantara) pada 24 februari 2025.
badan ini dirancang untuk mengelola aset dan dividen badan usaha milik negara (bumn) senilai lebih dari us$900 miliar (sekitar rp14,7 kuadriliun) guna mendukung investasi strategis, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
danantara akan mengelola dividen bumn, bukan langsung dana nasabah bank.
total aset yang ditargetkan mencapai us$900 miliar, dengan pendanaan awal tahun 2025 sebesar us$20 miliar (sekitar rp324 triliun).
