Tegas! Prabowo Minta Prajurit TNI di Kementerian/Lembaga Pensiun Dini, Ada Apa?

Reporter: Ramadhan Evrin |

Editor: Ramadhan Evrin |

Rabu , 12 Mar 2025 - 08:45

Menhan Sjahrie Sjamsoeddin ungkap jika Presiden Prabowo memberi arahan agar revisi UU No.3 tahun 2024 mengatur prajurit TNI yang bertugas di kementerian/lembaga harus pensiun dini.--grandyos/detik/ist

BACAKORAN.CO – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bakal mengatur prajurit yang bertugas di kementerian/lembaga (K/L) harus pensiun dini sebelum menempati jabatan tersebut.

"Presiden sebagai Panglima Tertinggi telah memberikan arahan kepada Menteri Pertahanan terkait hal ini," ujar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

Pensiun Dini, Baru Bisa Ditugaskan di Kementerian/Lembaga

Kebijakan ini bukan berarti prajurit TNI dilarang bekerja di kementerian atau lembaga negara.

Namun, mereka harus pensiun lebih awal sebelum menduduki posisi tersebut.

"Setelah mereka pensiun, baru bisa diusulkan untuk jabatan di kementerian dan lembaga terkait," jelas Sjafrie.

Proses pengangkatan tetap mempertimbangkan kapabilitas dan rekam jejak prajurit, loyalitas kepada negara dan bangsa, serta standar kelayakan dan kecakapan.

Siapa yang Akan Terkena Dampak?

Aturan ini berpotensi memengaruhi sejumlah prajurit yang saat ini bertugas di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Namun, ketika ditanya apakah aturan ini juga berlaku untuk Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Sjafrie enggan menjawab secara spesifik.

Tegas! Prabowo Minta Prajurit TNI di Kementerian/Lembaga Pensiun Dini, Ada Apa?

Ramadhan Evrin

bacakoran.co – revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang bakal mengatur prajurit yang bertugas di kementerian/lembaga (k/l) harus pensiun dini sebelum menempati jabatan tersebut.

"presiden sebagai panglima tertinggi telah memberikan arahan kepada menteri pertahanan terkait hal ini," ujar menteri pertahanan usai rapat kerja dengan komisi i dpr ri.

pensiun dini, baru bisa ditugaskan di kementerian/lembaga

kebijakan ini bukan berarti prajurit tni dilarang bekerja di kementerian atau lembaga negara.

namun, mereka harus pensiun lebih awal sebelum menduduki posisi tersebut.

"setelah mereka pensiun, baru bisa diusulkan untuk jabatan di kementerian dan lembaga terkait," jelas sjafrie.

proses pengangkatan tetap mempertimbangkan kapabilitas dan rekam jejak prajurit, loyalitas kepada negara dan bangsa, serta standar kelayakan dan kecakapan.

siapa yang akan terkena dampak?

aturan ini berpotensi memengaruhi sejumlah prajurit yang saat ini bertugas di berbagai kementerian dan lembaga negara.

namun, ketika ditanya apakah aturan ini juga berlaku untuk sekretaris kabinet letkol teddy indrawijaya, sjafrie enggan menjawab secara spesifik.

"saya tidak melihat kasus per kasus, tetapi prinsipnya, jika menduduki jabatan di k/l, maka harus pensiun dulu," tegasnya.

langkah baru untuk reformasi tni?

kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya penataan ulang struktur tni agar lebih profesional dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

banyak pihak yang mendukung langkah ini sebagai bentuk pemisahan peran militer dan birokrasi.

tetapi ada pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas lembaga negara.

Tag

Share

Berita Pilihan