bacakoran.co - anggota komisi i utut adianto merespons kritik dari publik terkait tertutup revisi undang-undang (ruu) di hotel mewah farmont jakarta pada sabtu (15/3).

hal itu dikritik karena dianggap bertentangan dengan kebijakan dan efieinsi yang dilakukan oleh pemerintah.

"itu (rapat di hotel mewah) sudah ada dari dulu. coba kamu cek pembahasan uu kejaksaan di hotel sheraton, uu perlindungan data pribadi di hotel intercontinental. kenapa nggak diprotes dan kritik?" kata utut saat ditemui awak media di hotel farmont.

namun, utut tak menanggapi kritikan mengenai biaya untuk menggelar rapat di hotel mewah yang bertentangan dengan kebijakan efisiensi.

"itu (bertetangan dengan efisiensi) kan pendapatmu," kata utut.

sebelumnya, rapat tertutup ruu tni ini memang telah digeruduk oleh koalisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan () bersama koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan yang dianggap melukai hati rakyat.

rakyat menilai langkah ini berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi abri dan bertolak belakang dengan semangat reformasi.

dalam aksi protesnya, tiga perwakilan koalisi berupaya masuk ke ruang rapat di lantai tiga hotel tersebut.

ketiga orang itu mendobrak pintu dan mencoba membukanya agar dapat menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota rapat ruu tni.

namun, upaya itu dihadang oleh petugas keamanan hotel yang sedang berjaga di sekitar lokasi.

kepala divisi hukum kontras, andri yunus, menegaskan bahwa proses pembahasan uu tni seharusnya transparan dan tidak ditutup-tutupi.

"hari ini kami mendapatkan informasi bahwa pembahasan revisi uu tni dilakukan secara diam-diam. hal ini tidak hanya karena masyarakat yang tidak dilibatkan, melainkan kami juga mempertanyakan, kenapa alasan pembahasan ini harus tertutup?" tegas andrie.

padahal, sebelum rapat ruu tni ini dilangsungkan secara diam-diam, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan telah mengirimkan surat terbuka kepada komisi i dpr.

mereka meminta agar pembahasan ini ditunda karena dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan dan berpotensi mengembalikan peran militer dalam ranah sipil.

"revisi ini tidak hanya bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, tetapi juga mengaktifkan kembali dwi fungsi militer. ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan upaya reformasi sektor keamanan," tambah andri.

hingga saat ini, protes dari kelompok sipil semakin menguat, menuntut transparansi dan keterlibatan publik dalam proses legislasi yang berdampak besar pada tata kelola pertahanan dan keamanan negara.