bacakoran.co – kembali diguncang dengan penangkapan iwan setiawan lukminto, mantan direktur utama pt sri rejeki isman tbk (sritex), yang kini menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tersebut.

iwan ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung (kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit yang merugikan keuangan negara hingga rp692 miliar.

penangkapan ini menjadi sorotan publik, dan memicu diskusi panas di kalangan netizen.

namun, di tengah upaya pemberantasan korupsi, muncul kabar bahwa dpr justru mengusulkan pelemahan kewenangan kejagung melalui ruu kuhap, memicu kemarahan masyarakat.

iwan setiawan ditangkap oleh terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada .

kasus ini pertama kali diungkap pada 21 mei 2025 oleh idnfinancials, yang melaporkan bahwa kejagung telah memulai penyelidikan umum sejak 1 mei 2025.

penyelidikan tersebut berfokus pada dugaan penyimpangan dalam pengucuran pinjaman bank kepada sritex, yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp692 miliar.

dalam video yang diunggah @heraloebss, terlihat iwan setiawan dalam balutan rompi tahanan berwarna pink, dikawal ketat oleh petugas kejagung.

sebagaimana diberitakan oleh kompas dengan tajuk “bos sritex iwan setiawan ditetapkan tersangka dugaan korupsi oleh kejagung.”

banyak juga warganet menyoroti konteks yang lebih luas, di mana kejagung tengah gencar menangkap para koruptor kakap.

namun, di saat yang sama, ada upaya yang diduga dilakukan oleh “oligarki hitam dan antek-antek koruptor kerah putih” untuk melemahkan kewenangan kejagung melalui ruu kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap).

draf ruu kuhap yang menghilangkan kewenangan kejagung sebagai penyidik perkara pidana khusus ternyata merupakan usulan dpr, bukan pemerintah di bawah presiden prabowo subianto.

langkah ini dipandang sebagai upaya untuk melumpuhkan pemberantasan korupsi, terutama di tengah maraknya kasus besar seperti yang melibatkan sritex.

data tambahan dari unggahan @presidenkopi pada 23 mei 2025, pukul 11:34 wib, memperkuat informasi ini.

akun tersebut mengunggah daftar lima kasus korupsi terbesar di indonesia berdasarkan indonesia business post (20 juli 2024), dengan kerugian teratas mencapai rp968,5 triliun oleh pt timah, diikuti pt bbi (rp300 triliun), duta palma (rp78 triliun), pt tpi (rp37 triliun), dan pt asabri (rp22 triliun).

unggahan @presidenkopi menegaskan, “korupsi sudah menjadi ancaman serius bagi tata kelola dan kemajuan indonesia,” menyoroti urgensi pemberantasan korupsi yang kini terancam oleh usulan ruu kuhap.

@kang_bangor: "koruptor itu emang ga punya hati nurani, eh malah dipermudah sama dpr, apa ga takut azab tuhan?"

@njemduid: "miris banget! rakyat kecil susah cari duit, eh maling kakap malah dilindungi."

@anaksingkong_: "kejagung lagi gencar, eh dpr malah bikin ruu yang melemahkan. ini siapa yang main di belakang layar?"

@bocilpawangular: "iwan setiawan ini siapa sih? kok bisa korupsi sampe ratusan miliar?"

komentar-komentar ini mencerminkan kemarahan dan kekecewaan publik terhadap kasus korupsi besar yang melibatkan elite bisnis, serta ketidakpercayaan terhadap langkah dpr yang dianggap melindungi koruptor.

isu pelemahan kewenangan kejagung melalui ruu kuhap bukanlah hal baru.

dilansir dari republika online (19 maret 2025), pembahasan ruu kuhap menuai sorotan karena dpr dan pemerintah dinilai tidak transparan.

praktisi hukum tezar yudhistira, dalam diskusi publik yang diselenggarakan lembaga studi anti korupsi (lsak) pada februari 2025, menyatakan bahwa draf ruu kuhap mencakup penambahan penyidik tertentu.

termasuk dari kejagung dan kpk, namun ada kekhawatiran bahwa kewenangan ini justru akan dibatasi pada perkara pidana umum, bukan khusus seperti korupsi.

hal ini dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, terutama di tengah kasus besar seperti sritex.

kasus iwan setiawan dan usulan ruu kuhap menjadi simbol dari ketegangan antara upaya pemberantasan korupsi dan kepentingan politik tertentu.

kejagung, di bawah kepemimpinan jaksa agung saat ini, telah menunjukkan komitmen dengan menangani kasus-kasus besar, seperti yang terlihat dari daftar lima kasus korupsi terbesar versi indonesia business post.

namun, langkah dpr untuk mengusulkan pelemahan kewenangan kejagung memicu kecurigaan adanya “permainan” di belakang layar, sebagaimana disinggung oleh netizen @anaksingkong_.

masyarakat, terutama rakyat kecil, merasa semakin terpinggirkan.

seperti yang ditulis @heraloebss, “rakyat kecil butuh modal dipersulit, maling kakap malah dipermudah,” menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan publik.

hal ini diperparah dengan fakta bahwa korupsi telah merugikan negara hingga triliunan rupiah, sebagaimana data dari @presidenkopi, dengan kerugian terbesar mencapai rp968,5 triliun dalam kasus pt timah.