bacakoran.co – ternyata, para masih bisa dapat fullboard alias menginap.

jadi, para pns tetap akan mendapatkan jatah uang saku rapat sebesar rp 130 ribu per hari untuk rapat fullboard.

sedangkan untuk uang saku rapat jenis lainnya resmi dihapus.

setelah sebelumnya uang saku rapat halfday atau setengah hari sudah lebih dulu dihapus mulai 2025.

maka mulai tahun 2026, giliran rapat sehari penuh atau fullday yang tidak lagi ada uang saku rapat.

direktur sistem penganggaran dja lisbon sirait menegaskan, efisiensi anggaran pemerintah fokus pada belanja barang.

“termasuk rapat,” tegasnya..

untuk informasi, uang saku rapat dan pulsa bulanan bakal dihapus oleh pemerintah mulai 2026.

keputusan ini tertuang peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 32 tahun 2025, sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara yang sedang digencarkan oleh kementerian keuangan di era kepemimpinan presiden prabowo.

“langkah ini merupakan bagian dari transformasi belanja negara yang lebih tepat guna dan efisien,” ujar lisbon.

dana pns yang bakal dihapus

uang pulsa

kompensasi pulsa yang dulu jadi andalan saat pandemi karena maraknya rapat daring, tak lagi dianggap relevan.

pemerintah menyatakan menilai uang pulsa tepat untuk dihapuskan.

honorium pengelola keuangan

total pemangkasan mencapai rp 300 miliar atau setara dengan potongan sebesar 38 persen dari alokasi tahun sebelumnya.

atas aturan ini, para pengelola anggaran di k/l, siap-siap untuk kencangkan ikat pinggang.

mahasiswa magang dapat uang harian, tapi...

untuk magang di instansi pemerintah, ditetapkan uang saku sebesar rp 57 ribu per hari.

tapi jangan senang dulu--semuanya tergantung ketersediaan anggaran k/l masing-masing.

bisnis perhotelan terancam ambruk?

dengan semakin berkurangnya rapat-rapat instansi di hotel, sektor perhotelan diprediksi kena imbas langsung.

namun kemenkeu menegaskan jika kegiatan kementerian bisa dialihkan ke kantor atau daring untuk menekan beban anggaran.

“tidak semua tugas negara harus dilakukan di hotel atau luar kota. rapat daring pun bisa efektif tanpa mengorbankan hasil,” ungkap lisbon.

insentif ekonomi sedang disiapkan

meski tak merinci, pemerintah menyebut sudah menyiapkan jurus kompensasi agar efek negatif dari kebijakan ini bisa diredam.

termasuk upaya menjaga ritme perekonomian yang berpotensi terganggu akibat pengetatan belanja negara.