bacakoran.co - usulan untuk pemakzulan gibran sebagai wakil presiden terus gencar dilakukan.

forum purnawirawan prajurit tni, telah menyoroti mpr sampai dpr untuk upaya pemalsuan wapres gibran rakabuming.

usulan ini dikomentari langsung oleh presiden ke-7 joko widodo yang juga selaku ayah dari gibran rakabuming raka.

"ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. ya diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan negara kita. bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita, biasa saja. dinamika demokrasi kan seperti itu, biasa saja," kata jokowi kepada wartawan di solo, jawa tengah (jateng), dikutip bacakoran.co dari detiknews, sabtu (7/6/2025).

jokowi juga menegaskan proses pemalsuan tersebut memiliki aturan yang ketat sehingga hal itu harus terbukti keduanya melakukan pelanggaran berat untuk dimakzulkan.

"pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. itu baru [bisa dimakzulkan]," ujarnya.

ia juga mengungkapkan bahwa untuk pemilihan kepala negara di indonesia dilakukan secara sepaket bukan secara perseorangan.

"pilpres kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. kayak di filipina, itu akan sendiri-sendiri, di kita kan satu paket," ujarnya.

sebelumnya forum purnawirawan  mengajukan 8 tuntutan penting kepada presiden prabowo subianto yang menyangkut masa depan bangsa indonesia.

 purnawirawan tni jadi pusat perhatian publik karena disampaikan oleh tokoh-tokoh senior militer yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang kondisi negara.

tuntutan pertama yang diajukan adalah kembali ke uud 1945 asli sebagai dasar tata hukum dan pemerintahan. 

langkah ini dianggap penting untuk mengembalikan nilai-nilai fundamental dalam pengelolaan negara. 

para purnawirawan meyakini bahwa kembali ke konstitusi asli bisa memperkuat fondasi bernegara.

dalam tuntutan kedua, forum ini mendukung program kabinet merah putih yang dikenal sebagai asta cita, namun dengan pengecualian pada proyek ibu kota negara (ikn). 

mereka memandang program pembangunan ikn perlu dikaji ulang mengingat berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial.

perhatian khusus diberikan pada tuntutan ketiga yang meminta penghentian proyek-proyek strategis nasional seperti pik 2 dan rempang. 

forum ini menilai proyek-proyek tersebut merugikan masyarakat dan berdampak buruk pada lingkungan. 

kekhawatiran ini muncul seiring meningkatnya protes warga terdampak.

masalah tenaga kerja asing menjadi sorotan dalam tuntutan keempat. 

para purnawirawan mendesak pemerintah menghentikan masuknya pekerja asing, khususnya dari tiongkok, dan memulangkan mereka ke negara asal. 

ini mencerminkan keprihatinan terhadap tingginya jumlah pekerja asing di indonesia.

tuntutan kelima fokus pada sektor pertambangan. 

forum purnawirawan tni  menginginkan penertiban pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan uud 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. 

mereka menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

reshuffle kabinet menjadi tuntutan keenam, para purnawirawan mendorong pergantian menteri yang diduga terlibat korupsi dan pejabat yang masih terkait dengan era kepemimpinan sebelumnya.

tuntutan ketujuh menyoroti peran kepolisian, forum ini mengusulkan pengembalian fungsi polri ke ranah kamtibmas di bawah kemendagri.

usulan ini bertujuan mempertegas fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

tuntutan terakhir dan paling kontroversial adalah usulan pergantian wakil presiden melalui mpr. 

forum ini mempertanyakan keabsahan keputusan mk terkait pasal 169 huruf q undang-undang pemilu yang memungkinkan pencalonan wakil presiden saat ini.

dilansir bacakoran dari pada sabtu 26 april 2025, presiden prabowo merespons tuntutan ini melalui penasihat khusus presiden wiranto. 

dalam jumpa pers di istana kepresidenan, wiranto menyampaikan bahwa presiden menghormati dan memahami usulan para purnawirawan mengingat latar belakang militer yang sama. 

“presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa sapta marga dan sumpah prajurit itu. oleh karena itu, beliau memahami itu,” kata wiranto.

namun, sebagai kepala negara kepala pemerintahan dan panglima tertinggi tni prabowo tidak bisa mengambil keputusan spontan.

tuntutan ini mendapat dukungan luas dari kalangan purnawirawan dibuktikan dengan ditandatanganinya pernyataan oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

tokoh-tokoh seperti tyasno soedarto, try sutrisno, fachrul razi, slamet soebijanto, dan hanafie asnan turut membubuhkan tanda tangan mereka.