Hore! Nasabah Asuransi Batal Bayar Berobat 10 Persen, OJK Bilang Begini!

Reporter: Ramadhan Evrin |

Editor: Ramadhan Evrin |

Minggu , 06 Jul 2025 - 13:17

Nasabah asuransi sementara batal membayar biaya berobat 10% setelah OJK resmi menunda pemberlakuan aturan baru penerapan skema co-payment atau iuran bersama.--star nursing/ist

BACAKORAN.CO - Kabar bahagia untuk jutaan nasabah asuransi se-Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunda penerapan skema co-payment, alias iuran bersama 10 persen biaya berobat.

Awalnya, skema ini akan mewajibkan nasabah bayar sendiri sebesar 10 persen dari total biaya rawat inap atau rawat jalan.

Nah, kabal terbaru, kini rencana tersebut dibatalkan untuk sementara.

Ditunda Demi Perlindungan Rakyat

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan jika penundaan ini adalah langkah kehati-hatian strategis, bukan mundur tanpa arah.

“Kami ingin memastikan regulasi ini benar-benar adil, tidak memberatkan masyarakat, dan mampu memperkuat sistem asuransi nasional,” tegas Mahendra.

Sementara itu, anggota DPR RI Misbakhun menambahkan, SE OJK No. 7 Tahun 2025 resmi ditunda hingga lahirnya Peraturan OJK (POJK) yang baru dan lebih matang.

Kenapa Perlu Ditunda?

Menurut OJK, sistem asuransi Indonesia sedang berada di titik kritis.

Dengan Indonesia menuju era populasi lansia, biaya kesehatan bakal melonjak drastis.

Tanpa pengaturan yang tepat, sistem asuransi bisa kewalahan dan kolaps.

“Kalau tidak dikelola sekarang, bisa jadi bom waktu,” ujar Mahendra.

Hore! Nasabah Asuransi Batal Bayar Berobat 10 Persen, OJK Bilang Begini!

Ramadhan Evrin

bacakoran.co - kabar bahagia untuk jutaan nasabah asuransi se-indonesia, resmi menunda penerapan , alias iuran bersama 10 persen biaya berobat.

awalnya, skema ini akan mewajibkan nasabah bayar sendiri sebesar 10 persen dari total biaya rawat inap atau rawat jalan.

nah, kabal terbaru, kini rencana tersebut dibatalkan untuk sementara.

ditunda demi perlindungan rakyat

dalam rapat bersama komisi xi dpr ri, ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar menyatakan jika penundaan ini adalah langkah kehati-hatian strategis, bukan mundur tanpa arah.

“kami ingin memastikan regulasi ini benar-benar adil, tidak memberatkan masyarakat, dan mampu memperkuat sistem asuransi nasional,” tegas mahendra.

sementara itu, anggota dpr ri misbakhun menambahkan, se ojk no. 7 tahun 2025 resmi ditunda hingga lahirnya peraturan ojk (pojk) yang baru dan lebih matang.

kenapa perlu ditunda?

menurut ojk, sistem asuransi indonesia sedang berada di titik kritis.

dengan indonesia menuju era populasi lansia, biaya kesehatan bakal melonjak drastis.

tanpa pengaturan yang tepat, sistem asuransi bisa kewalahan dan kolaps.

“kalau tidak dikelola sekarang, bisa jadi bom waktu,” ujar mahendra.

namun, mereka juga menyadari jika penerapan mendadak bisa memicu gejolak. itulah kenapa penundaan ini diputuskan.

hanya ditunda bukan batal total

meski kini ditunda, bukan berarti nasabah bisa tenang selamanya.

ojk menegaskan, skema co-payment tetap akan diterapkan di masa mendatang.

menurut ogi prastomiyono, kepala eksekutif pengawas perasuransian ojk, skema ini akan berlaku mulai 1 januari 2026 untuk polis baru, dan berlaku penuh untuk seluruh polis per 31 desember 2026.

detail skemanya yakni untuk rawat jalan adalah nasabah menanggung 10 persen dari klaim, maksimal rp300.000.

sedangkan rawat inap, nasabah tanggung 10 perrsen, maksimal rp3 juta.