BACAKORAN.CO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa warga DKI Jakarta masih memiliki utang sebesar Rp10,35 triliun kepada layanan pinjaman online (pinjol) pada bulan April 2023. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3,9 persen dari bulan Maret 2023. Yang mencapai Rp10,79 triliun. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK, utang tersebut berasal dari 2,38 juta akun pengguna pinjol, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,34 juta akun. Informasi ini diambil dari laman resmi OJK pada hari Selasa, 27 Juni 2023. Pada bulan April, tingkat wanprestasi (TWP) yang menandakan kewajiban yang tidak terbayar dalam jangka waktu lebih dari 90 hari. BACA JUGA : Cuan Ngalir Deras! Ini 5 Investasi Saham Online Yang Perlu Kamu Tau

Perempuan Rentan Korban Penipuan Keuangan

Juga mengalami peningkatan dari 2,79 persen menjadi 2,94 persen. Tingkat wanprestasi (TWP) menunjukkan tingkat penyelesaian kewajiban yang tidak tepat waktu terkait dengan pembayaran lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah utang pinjol terbesar, mencapai Rp13,57 triliun dari 4,6 juta akun pengguna. Tingkat wanprestasi (TWP) di Jawa Barat mencapai 3,6 persen. Secara keseluruhan, total utang pinjol yang belum terbayar oleh masyarakat mencapai Rp50,53 triliun dari 17,31 juta akun pengguna. Mayoritas pengguna pinjol berada di Pulau Jawa, dengan jumlah 12,88 juta pengguna dan jumlah utang mencapai Rp39,29 triliun. Sementara itu, total akumulasi dana yang berhasil di kumpulkan hingga bulan April 2023 mencapai Rp600,30 triliun. Sedangkan total pinjaman yang telah di salurkan kepada penerima pinjaman mencapai Rp601,41 triliun. Pada urutan ketiga terdapat Jawa Timur dengan jumlah rekening penerima pinjaman sebanyak 2,07 juta akun. Total pinjaman yang belum terbayar di Jawa Timur mencapai Rp6,23 triliun dengan tingkat wanprestasi (TWP) sebesar 3,25 persen. Dalam bulan Mei lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi. Kampanye program literasi dan inklusi keuangan yang ditujukan khusus untuk perempuan. Data OJK menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok kedua terbesar yang menjadi korban penipuan dalam transaksi keuangan. Baik oleh penyedia layanan, pelaku investasi ilegal, maupun pinjaman online (pinjol) ilegal. "Sesuai dengan data OJK, perempuan adalah kelompok terbesar kedua yang menjadi korban penipuan dalam transaksi keuangan. Baik oleh retenir, pelaku investasi ilegal, maupun pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Kelompok terbesar pertama adalah guru, tetapi tidak sedikit pula guru yang merupakan perempuan. Oleh karena itu, bisa jadi kelompok terbesar pertama adalah perempuan," ujar Friderica. Melalui kampanye ini, OJK berharap dapat meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran perlindungan konsumen di kalangan perempuan. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan. Di harapkan dengan adanya program ini, perempuan dapat lebih berhati-hati dan bijaksana. Dalam mengelola keuangan serta melindungi diri dari penipuan dan praktik ilegal dalam transaksi keuangan.