bacakoran.co

Ultimatum 7 Hari! Ini 11 Tuntutan Rakyat ke Pemerintah yang Viral Usai Tragedi Affan Kurniawan

11 tuntutan rakyat viral usai tewasnya Affan Kurniawan. Publik desak DPR dan pemerintah jawab dalam 7 hari atau siap hadapi gelombang aksi lanjutan./Kolase Bacakoran.co--Instagram @salsaer

BACAKORAN.CO - Aksi demo pasca-tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis Brimob, kini menjalar ke ranah digital.

Di tengah kemarahan publik, warganet menyebarkan 11 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada DPR, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Tuntutan ini viral di media sosial sejak Jumat malam (29/8/2025) dan menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan, korupsi, dan lemahnya perlindungan hukum.

Isi 11 Tuntutan Rakyat yang Viral

BACA JUGA:Aksi Lucinta Luna Ikutan Demo Jadi Sorotan, Tegas Orasi dengan Helm Ojol dan Kibarkan Bendera One Piece

BACA JUGA:Prabowo Turun Tangan! Kapolri Perintahkan Tembak Pendemo Penyerang Markas Polisi

Dilansir Bacakoran.co dari unggahan Instagram @salsaer, berikut poin-poin utama yang menjadi tuntutan rakyat kepada Pemerintah RI.

  1. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk menindak koruptor secara tegas.
  2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau tidak kredibel, serta audit harta mereka oleh KPK.
  3. Bebaskan demonstran yang ditangkap dalam aksi 25–29 Agustus.
  4. Reformasi DPR: audit transparan anggaran Rp9,9 triliun, tolak mantan napi korupsi, siarkan sidang secara live, dan hapus fasilitas istimewa.
  5. Turunkan gaji dan tunjangan DPR, maksimal lima kali UMR, dengan transparansi.
  6. Tetapkan KPI anggota DPR dan pecat yang tidak mencapai target.
  7. Audit BUMN untuk memastikan profitabilitas dan kontribusi ke APBN.
  8. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
  9. Adili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, dan negara wajib menanggung hidup keluarganya.
  10. Naikkan gaji guru agar layak sebagai pahlawan bangsa.
  11. Reformasi Polri agar profesional dan berpihak pada rakyat.

BACA JUGA:Jasa Marga Minta Maaf! 7 Gerbang Tol Ditutup Imbas Demo Jakarta 29 Agustus 2025

BACA JUGA:7 Halte TransJakarta ini Hangus Terbakar dalam Aksi Demo Polda Metro Jaya, Layanan TJ Terhenti Sementara

Tuntutan ini disebarkan dengan ultimatum, jika tidak ditindaklanjuti dalam tujuh hari, masyarakat berjanji akan melanjutkan aksi yang lebih besar.

Usulan Standar Baru untuk DPR

Tak hanya menuntut reformasi, publik juga mengusulkan syarat baru bagi calon anggota DPR.

Usulan ini menekankan pentingnya kapasitas intelektual dan moral wakil rakyat.

Beberapa syarat yang diajukan:

  1. Pendidikan minimal Strata 1 (S1)
  2. Kemampuan bahasa asing dengan skor TOEFL minimal 500
  3. Latar belakang sesuai bidang komisi
  4. Tes kemampuan seperti IQ, EQ, dan AQ layaknya seleksi PNS/BUMN

Menurut warganet, syarat ini akan mencegah masuknya figur populis tanpa kompetensi ke parlemen.

Dukungan Besar di Media Sosial

BACA JUGA:Depok Memanas! Massa Demo Datangi Mako Brimob Kelapa Dua, Kendaraan dan Fasilitas Umum Terbakar

BACA JUGA:Geram, Maba FKUI Disebut Anak Pejabat Dapat Privilege Pengawalan Ketat Saat Lintasi Kemacetan Demo: Gada Malu!

Unggahan tuntutan rakyat ini mendapat respons luar biasa. Dalam hitungan hari, postingan tersebut meraih lebih dari satu juta likes, ratusan ribu komentar, dan dibagikan secara masif.

Tagar #11TuntutanRakyat dan #AffanKurniawan sempat masuk trending di X (Twitter) pada Sabtu pagi.

Komentar netizen mayoritas mendukung penuh gerakan ini. Beberapa menyebutnya sebagai “manifesto rakyat” yang terangkum jelas dan sistematis.

“Kalau semua tuntutan ini diwujudkan, mungkin Indonesia bisa benar-benar berubah,” tulis salah satu netizen.

Ancaman Reformasi Jilid Dua?

Pengamat politik menyebut fenomena ini sebagai alarm keras bagi pemerintah.

Tuntutan rakyat kini jauh lebih terstruktur dibanding gelombang protes sebelumnya.

BACA JUGA:2 Tim Medis Solo Dipukuli Brimob saat Evakuasi Massa Aksi, Relawan Auto Demo di Polres

BACA JUGA:Tersengat Demo, IHSG Rontok Parah! Rp 284 T 'Nguap' Sekejap dari Bursa

Jika 1998 dikenal sebagai Reformasi jilid satu, maka 2025 bisa menjadi awal Reformasi jilid dua—dengan fokus pada transparansi, profesionalisme, dan kesejahteraan rakyat.

DPR menjadi sorotan utama, dari gaji fantastis, fasilitas berlebih, hingga kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota.

Tuntutan penurunan gaji, penerapan KPI, dan audit anggaran menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Sementara itu, tuntutan terhadap Polri mencerminkan kekecewaan atas penanganan aksi massa dan pelanggaran HAM.

Publik menuntut agar institusi kepolisian berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari DPR maupun pemerintah.

Dengan ultimatum tujuh hari yang terus bergulir, masyarakat menanti apakah tuntutan ini akan dijawab atau hanya menjadi catatan kosong di media sosial.

Ultimatum 7 Hari! Ini 11 Tuntutan Rakyat ke Pemerintah yang Viral Usai Tragedi Affan Kurniawan

Rida Satriani

Rida Satriani


bacakoran.co - aksi pasca-tewasnya affan kurniawan, pengemudi ojek online () yang dilindas kendaraan taktis brimob, kini menjalar ke ranah digital.

di tengah kemarahan publik, warganet menyebarkan 11 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada , pemerintah, dan aparat penegak hukum.

tuntutan ini viral di media sosial sejak jumat malam (29/8/2025) dan menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan, korupsi, dan lemahnya perlindungan hukum.

isi 11 tuntutan rakyat yang viral

dilansir bacakoran.co dari unggahan instagram @salsaer, berikut poin-poin utama yang menjadi tuntutan rakyat kepada pemerintah ri.

  1. sahkan ruu perampasan aset untuk menindak koruptor secara tegas.
  2. pecat anggota dpr yang menghina rakyat atau tidak kredibel, serta audit harta mereka oleh kpk.
  3. bebaskan demonstran yang ditangkap dalam aksi 25–29 agustus.
  4. reformasi dpr: audit transparan anggaran rp9,9 triliun, tolak mantan napi korupsi, siarkan sidang secara live, dan hapus fasilitas istimewa.
  5. turunkan gaji dan tunjangan dpr, maksimal lima kali umr, dengan transparansi.
  6. tetapkan kpi anggota dpr dan pecat yang tidak mencapai target.
  7. audit bumn untuk memastikan profitabilitas dan kontribusi ke apbn.
  8. batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
  9. adili pelaku pembunuhan affan kurniawan, dan negara wajib menanggung hidup keluarganya.
  10. naikkan gaji guru agar layak sebagai pahlawan bangsa.
  11. reformasi polri agar profesional dan berpihak pada rakyat.

tuntutan ini disebarkan dengan ultimatum, jika tidak ditindaklanjuti dalam tujuh hari, masyarakat berjanji akan melanjutkan aksi yang lebih besar.

usulan standar baru untuk dpr

tak hanya menuntut reformasi, publik juga mengusulkan syarat baru bagi calon anggota dpr.

usulan ini menekankan pentingnya kapasitas intelektual dan moral wakil rakyat.

beberapa syarat yang diajukan:

  1. pendidikan minimal strata 1 (s1)
  2. kemampuan bahasa asing dengan skor toefl minimal 500
  3. latar belakang sesuai bidang komisi
  4. tes kemampuan seperti iq, eq, dan aq layaknya seleksi pns/bumn

menurut warganet, syarat ini akan mencegah masuknya figur populis tanpa kompetensi ke parlemen.

dukungan besar di media sosial

unggahan tuntutan rakyat ini mendapat respons luar biasa. dalam hitungan hari, postingan tersebut meraih lebih dari satu juta likes, ratusan ribu komentar, dan dibagikan secara masif.

tagar #11tuntutanrakyat dan #affankurniawan sempat masuk trending di x (twitter) pada sabtu pagi.

komentar netizen mayoritas mendukung penuh gerakan ini. beberapa menyebutnya sebagai “manifesto rakyat” yang terangkum jelas dan sistematis.

“kalau semua tuntutan ini diwujudkan, mungkin indonesia bisa benar-benar berubah,” tulis salah satu netizen.

ancaman reformasi jilid dua?

pengamat politik menyebut fenomena ini sebagai alarm keras bagi pemerintah.

tuntutan rakyat kini jauh lebih terstruktur dibanding gelombang protes sebelumnya.

jika 1998 dikenal sebagai reformasi jilid satu, maka 2025 bisa menjadi awal reformasi jilid dua—dengan fokus pada transparansi, profesionalisme, dan kesejahteraan rakyat.

dpr menjadi sorotan utama, dari gaji fantastis, fasilitas berlebih, hingga kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota.

tuntutan penurunan gaji, penerapan kpi, dan audit anggaran menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

sementara itu, tuntutan terhadap polri mencerminkan kekecewaan atas penanganan aksi massa dan pelanggaran ham.

publik menuntut agar institusi kepolisian berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan.

hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari dpr maupun pemerintah.

dengan ultimatum tujuh hari yang terus bergulir, masyarakat menanti apakah tuntutan ini akan dijawab atau hanya menjadi catatan kosong di media sosial.

Tag
Share