bacakoran.co - presiden republik indonesia, prabowo subianto, mengeluarkan instruksi tegas dan mendesak kepada badan gizi nasional (bgn) untuk segera melakukan langkah-langkah drastis dan terukur menyusul terjadinya serangkaian kasus keracunan massal yang mengguncang pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) di berbagai wilayah.

program yang semula dirancang sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah gizi anak-anak sekolah justru menjadi sorotan publik akibat insiden yang mengancam keselamatan ribuan siswa.

dalam arahan tersebut, presiden prabowo menekankan pentingnya penguatan aspek higienis dan sanitasi di seluruh dapur mitra atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang terlibat dalam program mbg.

ia memerintahkan agar setiap sppg wajib memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (slhs) yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan sebagai syarat mutlak untuk dapat beroperasi.

arahan ini disampaikan kepada publik oleh menteri koordinator bidang pangan, zulkifli hasan, dalam konferensi pers yang digelar pada minggu, 28 september 2025.

zulkifli hasan mengungkapkan bahwa dari ribuan dapur mitra yang saat ini aktif melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, hanya sebagian kecil yang telah mengantongi sertifikasi kelayakan higiene dan sanitasi.

kondisi ini dinilai sebagai faktor utama yang menyebabkan berulangnya kasus keracunan makanan, yang dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan kepanikan massal dan perawatan darurat di fasilitas kesehatan.

“rapat koordinasi kami baru saja selesai, dan hasilnya jelas: sertifikat laik higiene dan sanitasi bukan lagi sekadar syarat administratif, tetapi kini menjadi perhatian khusus dan wajib hukumnya. setiap sppg harus memiliki slhs, tidak bisa ditawar,” tegas zulkifli hasan.

ia menambahkan bahwa tanpa sertifikasi tersebut, risiko kejadian serupa akan terus menghantui pelaksanaan program mbg.

“keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama. kita tidak boleh bermain-main dengan standar kebersihan,” ujarnya dengan nada serius.

menanggapi arahan tersebut, kepala badan gizi nasional, dadan hindayana, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memperketat seluruh prosedur operasional yang berlaku.

ia menegaskan bahwa implementasi kewajiban slhs akan menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur yang ingin bergabung atau tetap menjadi mitra dalam program mbg.

tidak ada toleransi bagi dapur yang lalai atau tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

sebagai bentuk tindak lanjut konkret, bgn telah merancang sejumlah langkah strategis yang akan segera diberlakukan secara nasional.

langkah pertama adalah penutupan sementara terhadap seluruh sppg yang terbukti lalai dan menjadi penyebab terjadinya keracunan makanan.

dapur-dapur ini akan dibekukan operasionalnya hingga mereka mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk memperoleh slhs.

langkah kedua adalah percepatan proses sertifikasi. bgn akan berkoordinasi secara intensif dengan kementerian kesehatan dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penerbitan slhs bagi mitra yang masih dalam proses pengajuan.

tujuannya adalah agar tidak terjadi stagnasi pelayanan gizi, namun tetap menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.

langkah ketiga adalah audit ketat terhadap seluruh dapur mitra. pengawasan akan diperketat melalui penerapan standar operasional prosedur (sop) baru yang mewajibkan setiap koki atau tenaga dapur di sppg memiliki sertifikat keahlian di bidang pengolahan makanan sehat dan aman.

dengan demikian, dapur mbg tidak hanya memenuhi standar kebersihan, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih.

arahan presiden prabowo ini menandai babak baru dalam pengelolaan program mbg.

dari sekadar program bantuan gizi, mbg kini dituntut menjadi simbol komitmen negara terhadap kualitas hidup generasi muda.

pemerintah tidak hanya ingin memberi makan, tetapi memastikan bahwa makanan tersebut aman, sehat, dan layak dikonsumsi.

dalam konteks ini, slhs bukan sekadar dokumen, melainkan jaminan keselamatan anak-anak indonesia.