Geger! KPK Bongkar Tambang Emas Ilegal Dekat Kawasan Wisata Mandalika, Produksinya Fantastis!
KPK bongkar adanya aktivitas tambang emas ilegal yang beroperasi di dekat kawasan wisata Mandalika, NTB dengan kapasitas produksi hingga 3 kg per hari. Tampak wisata alam dan sirkuit Mandalika.--kolase @yourustie/x
BACAKORAN.CO – Fakta mengejutkan dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya aktivitas tambang emas ilegal yang beroperasi dekat kawasan wisata super prioritas Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hebohnya lagi, produksi tambang ilegal itu luar biasa besar, mencapai 3 kilogram emas setiap hari.
“Tambang emas ilegal ini berlokasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Produksinya mencapai 3 kg emas per hari, dan ini berlangsung tidak jauh dari kawasan Mandalika,” ungkap Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam acara Minerba Convex 2025 di JCC, Kamis (16/10/2025).
Operasi Gelap yang Tak Tersentuh Hukum
BACA JUGA:Israel Ingkar Janji (Lagi)! Langgar Gencatan Senjata, Bombardir Lebanon dengan Dalih Ini!
KPK menemukan tambang ilegal tersebut sejak 4 Oktober 2024, namun upaya penegakan hukum di lapangan ternyata tak semudah yang dibayangkan.
“Kami sudah turun langsung dan berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi menegakkan hukum di sini sangat tidak mudah. Dan tambang seperti ini banyak!” ujar Dian.
Lebih mencengangkan lagi, KPK menemukan tambang-tambang liar lain yang diduga memiliki skala produksi lebih besar dan jaringan yang lebih kuat.
Gakkum ESDM Akui Ada Tantangan ‘Bekingan’
BACA JUGA:Dokumen Perceraian Bocor, Terungkap Alasan Mengejutkan di Balik Perceraian Andre Taulany
BACA JUGA:Begini Cara Pemerintah Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk dengan Harga Terjangkau
Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, buka suara terkait sulitnya pemberantasan tambang ilegal.
Ia menegaskan pihaknya fokus pada penataan administratif, meski tak menampik adanya “tantangan besar” dalam bentuk dugaan beking dari pihak-pihak tertentu.
“Kami berurusan dengan hal administratif. Jadi pembenahan kami lakukan tanpa mempertimbangkan siapa di belakangnya,” ujar Rilke dalam forum yang sama.
Fenomena ini, lanjutnya, bukan hal baru.